JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penegasan itu disampaikan Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, perbaikan tata kelola MBG yang saat ini dilakukan pemerintah harus diikuti dengan ketepatan sasaran penerima manfaat agar program benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam DTSEN ini,” kata Muhaimin.
DTSEN Jadi Acuan Utama
Muhaimin menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran manfaat MBG. Melalui sistem data terintegrasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
Penggunaan DTSEN juga diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan klasik dalam program bantuan sosial, seperti data ganda, penerima yang tidak tepat sasaran, hingga kelompok rentan yang belum terdaftar.
Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah menargetkan anggaran MBG dapat memberikan dampak maksimal, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan layanan dasar.
Instrumen Pengentasan Kemiskinan
Muhaimin menegaskan MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program ini juga harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Karena itu, pelaksanaannya perlu selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Menurutnya, terdapat dua tujuan utama yang harus dicapai secara bersamaan. Pertama, memastikan masyarakat miskin dan miskin ekstrem menjadi prioritas penerima manfaat. Kedua, menjadikan MBG sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan pendekatan tersebut, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan harian, tetapi juga melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Selain aspek gizi, pemerintah juga menaruh perhatian pada dampak ekonomi yang dapat dihasilkan MBG. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah apabila melibatkan pelaku usaha lokal.
Muhaimin menilai penguatan ekosistem usaha masyarakat harus menjadi bagian penting dari implementasi program.
“Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga diketahui keuntungan dari proses MBG,” ujarnya.
Melalui skema tersebut, petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM diharapkan dapat terlibat dalam rantai pasok program, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi pangan. Dengan demikian, dana yang beredar melalui MBG tidak hanya dinikmati penerima manfaat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Wilayah 3T Jadi Prioritas
Fokus terhadap wilayah 3T menjadi salah satu poin utama dalam rapat koordinasi tersebut. Pemerintah menilai kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kemiskinan maupun akses terhadap pangan bergizi.
Melalui MBG, pemerintah berharap dapat menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. Jika dijalankan secara optimal, program ini berpotensi menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata.
Optimistis Program Semakin Efektif
Muhaimin menyatakan optimistis penyempurnaan tata kelola yang sedang dilakukan pemerintah akan membuat pelaksanaan MBG lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran. Menurutnya, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi modal penting untuk memastikan keberhasilan program.
“Saya yakin benar ini akan sukses Pak Menko, dan Pak Menko akan semakin semangat, dan saya juga akan semangat dengan sungguh-sungguh membantu pelaksanaan MBG,” ucapnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Dengan menempatkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem di wilayah 3T sebagai prioritas utama, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput.
