JAKARTA – Pemerintah mengakui adanya potensi pergeseran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamax ke Pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Namun hingga saat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum melakukan perhitungan terkait kemungkinan tambahan beban subsidi yang muncul akibat perubahan pola konsumsi tersebut.
Pernyataan tersebut muncul setelah harga Pertamax mengalami penyesuaian signifikan mulai 10 Juni 2026. Harga BBM dengan nilai oktan (RON) 92 itu naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertalite sebagai BBM bersubsidi tetap dipertahankan pada level Rp10.000 per liter. Perbedaan harga yang semakin lebar dinilai dapat mendorong sebagian masyarakat untuk beralih ke bahan bakar yang lebih murah.
Menurut Purbaya, kemungkinan perpindahan konsumen memang ada, tetapi tidak semua pengguna Pertamax akan serta-merta beralih ke Pertalite. Ia menilai banyak pemilik kendaraan yang tetap mempertimbangkan spesifikasi mesin dan performa kendaraan sebelum menentukan jenis BBM yang digunakan. Oleh karena itu, pemerintah belum melihat adanya alasan mendesak untuk menghitung tambahan subsidi secara khusus pada tahap ini.
Meski demikian, isu potensi bertambahnya beban subsidi energi menjadi perhatian berbagai pihak. Sebab, jika perpindahan konsumen terjadi dalam jumlah besar, konsumsi Pertalite dapat meningkat melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah Nilai Pergeseran Belum Signifikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa hingga kini belum terlihat adanya pergeseran konsumsi BBM yang bersifat masif. Pemerintah masih memantau perkembangan konsumsi di lapangan dan memastikan distribusi BBM subsidi tetap terkendali.
Juru bicara Kementerian ESDM menyebut bahwa perpindahan yang sejauh ini teramati justru lebih banyak terjadi dari pengguna Pertamax Turbo ke Pertamax. Adapun migrasi langsung dari Pertamax ke Pertalite belum menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah tetap memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui sistem kode QR dan mekanisme verifikasi pembelian. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa subsidi energi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa harga Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak harga energi internasional.
Kekhawatiran Terhadap Kuota Subsidi
Sejumlah pengamat energi menilai bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Selisih harga lebih dari Rp6.000 per liter antara Pertamax dan Pertalite dianggap cukup besar untuk mendorong sebagian konsumen mencari alternatif yang lebih ekonomis.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memperkirakan sekitar 16 hingga 26 persen pengguna Pertamax berpotensi beralih ke Pertalite, tergantung pada efektivitas pengawasan pemerintah. Jika skenario tersebut terjadi, konsumsi Pertalite berisiko melampaui kuota nasional yang telah ditetapkan.
Menurut analisis tersebut, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dapat mengurangi sebagian manfaat fiskal yang diharapkan pemerintah dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Dalam jangka panjang, tambahan kebutuhan subsidi berpotensi memberikan tekanan terhadap anggaran negara apabila tidak diimbangi dengan pengawasan distribusi yang ketat.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPR juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan Pertalite. Mereka menilai migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dapat menimbulkan tekanan terhadap pasokan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan subsidi energi jika tidak diawasi dengan baik.
Dampak terhadap Masyarakat
Kenaikan harga Pertamax tidak hanya memunculkan kekhawatiran dari sisi fiskal, tetapi juga berdampak pada pengeluaran masyarakat. Banyak pengguna kendaraan pribadi yang sebelumnya memilih Pertamax kini dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan kualitas bahan bakar atau mengurangi biaya transportasi harian.
Meski demikian, para ahli otomotif mengingatkan bahwa pemilihan BBM sebaiknya tetap disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan kendaraan. Penggunaan bahan bakar dengan nilai oktan yang lebih rendah dari kebutuhan mesin dapat memengaruhi performa kendaraan dan efisiensi pembakaran dalam jangka panjang.
Bagi pemerintah, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, ketersediaan energi, dan perlindungan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap pola konsumsi BBM akan menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan energi nasional ke depan.
Hingga saat ini, pemerintah belum melihat adanya lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Namun, dengan selisih harga yang cukup lebar antara Pertamax dan Pertalite, potensi pergeseran konsumsi tetap menjadi perhatian. Karena itu, evaluasi berkala terhadap distribusi BBM subsidi dan dampaknya terhadap APBN diperkirakan akan terus dilakukan dalam beberapa bulan mendatang. (ACH)
