JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek menuai perhatian dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengingatkan agar kebijakan tersebut disusun secara matang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja komuter yang setiap hari bergantung pada transportasi publik.
Menurut Rany, penyesuaian tarif transportasi massal tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan operasional semata. Pemerintah perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau layanan tersebut di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan hidup.
“Setiap rencana penyesuaian tarif transportasi publik harus dilakukan secara sangat hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif. Saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup, sehingga aspek keterjangkauan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan tarif,” kata Rany kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah rencana Pemprov DKI yang tengah mengkaji tarif baru untuk sejumlah rute Transjabodetabek. Kajian itu dilakukan setelah hadirnya beberapa koridor baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk layanan strategis Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.
Transportasi Andalan Pekerja Jabodetabek
Rany menilai keberadaan Transjabodetabek memiliki posisi penting dalam sistem mobilitas perkotaan. Layanan tersebut tidak hanya melayani warga Jakarta, tetapi juga jutaan pekerja dari kota-kota penyangga seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang yang setiap hari melakukan perjalanan menuju ibu kota.
Karena itu, ia menegaskan bahwa peningkatan tarif harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna.
“Karena itu, sebelum memutuskan kenaikan tarif, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa kualitas layanan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta integrasi antarmoda benar-benar semakin baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tarif baru apabila terdapat peningkatan pelayanan yang nyata, mulai dari ketepatan jadwal keberangkatan, kemudahan perpindahan moda transportasi, hingga kenyamanan selama perjalanan.
Jangan Sampai Pengguna Beralih ke Kendaraan Pribadi
Di sisi lain, Rany memahami alasan pemerintah daerah yang berupaya menjaga keberlanjutan operasional layanan Transjabodetabek. Apalagi sejumlah rute baru memiliki jarak tempuh yang jauh dan membutuhkan biaya operasional lebih besar dibanding koridor dalam kota.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tarif yang kurang tepat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pemerintah mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi.
“Namun kebijakan tersebut jangan sampai mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum atau justru mendorong mereka kembali menggunakan kendaraan pribadi,” tegasnya.
Peringatan tersebut dinilai relevan mengingat pemerintah selama ini terus mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara di kawasan metropolitan Jakarta.
Dorong Kolaborasi Pembiayaan Jabodetabek
Selain menyoroti aspek tarif, Rany juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengembangan jaringan transportasi terintegrasi, termasuk dalam aspek pendanaan.
Menurut dia, skema pembiayaan yang melibatkan berbagai daerah dapat membantu mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung oleh satu pemerintah daerah saja.
Dengan adanya sinergi lintas wilayah, layanan transportasi publik dapat terus berkembang tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif yang terlalu tinggi.
“Pada prinsipnya, saya mendorong agar keputusan apa pun yang diambil nantinya tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, menjaga keterjangkauan tarif, serta mendukung target peningkatan penggunaan transportasi publik di kawasan Jabodetabek,” tuturnya.
Tarif Rp3.500 Dinilai Tak Lagi Sesuai untuk Rute Jarak Jauh
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan rencana untuk melakukan penyesuaian tarif Transjabodetabek seiring bertambahnya layanan yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga. Pemerintah menilai tarif flat Rp3.500 yang berlaku saat ini tidak lagi mencerminkan kebutuhan operasional beberapa rute antarkota dengan jarak perjalanan yang lebih panjang.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa pembahasan tarif baru masih dalam tahap kajian. Penyesuaian nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi publik dan kemampuan masyarakat dalam membayar tarif.
Rencana tersebut menjadi perhatian karena menyangkut jutaan pengguna harian Transjabodetabek yang selama ini mengandalkan layanan tersebut sebagai moda transportasi utama untuk bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan Jabodetabek.
