JAKARTA – Pemerintah mempercepat pemulihan fasilitas layanan publik yang rusak akibat gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan rekonstruksi harus disesuaikan dengan kondisi kerusakan setiap bangunan.
Selain kokoh, pembangunan kembali fasilitas publik juga diminta tetap mempertahankan karakter dan kearifan lokal masyarakat setempat.
“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Dody.
Dody meninjau Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan telah diperiksa dan kebutuhan rehabilitasi maupun rekonstruksi dapat ditentukan secara akurat.
Bangunan yang kerusakannya masih memungkinkan untuk diperbaiki akan direhabilitasi sesuai hasil pemeriksaan teknis.
Sementara itu, fasilitas dengan kerusakan berat dapat dibongkar dan dibangun kembali menggunakan konstruksi yang lebih sesuai dengan wilayah rawan gempa.
“Di sini ada masjid, tadi masjidnya rusak parah sehingga harus dibongkar seluruhnya. Gereja di Dampek juga sama,” kata Dody.
Kementerian PU melakukan pendataan dan asesmen melalui unit teknis, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Dody juga meminta proses pembangunan fasilitas ibadah melibatkan pengelola agar hasil akhirnya sesuai kebutuhan warga sekaligus tidak menghilangkan karakter setempat.
“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” ujarnya.
Koordinasi serupa diterapkan dalam pembangunan kembali Masjid Nurul Huda Reo bersama takmir atau pengurus masjid.
Menurut Dody, menjaga kearifan lokal harus berjalan beriringan dengan penerapan standar keselamatan bangunan yang lebih ketat.
“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujar Menteri Dody.
Konsep pembangunan kembali diarahkan pada prinsip build back better dengan mengutamakan keamanan dan ketahanan bangunan terhadap risiko bencana.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan warga sekitar selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Pelibatan masyarakat dinilai penting agar pemulihan fasilitas publik turut membantu menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi warga terdampak.
“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian.”
“Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” katanya.***
