MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, agar masyarakat terdampak kebakaran dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Lalu Mohamad Faozal, mengatakan penyelesaian seluruh pekerjaan ditargetkan paling lambat akhir Desember 2026.
Pemerintah tidak hanya berfokus membangun kembali rumah yang terbakar, tetapi juga memulihkan mata pencaharian warga sekaligus mempertahankan warisan budaya masyarakat adat Sasak.
“Pemulihan Sade bukan semata-mata membangun kembali bangunan yang terbakar. Kita ingin kehidupan masyarakat kembali pulih, aktivitas ekonomi bergerak, dan warisan budaya tetap terjaga.”
“Karena itu seluruh dukungan harus dikelola secara terpadu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Faozal di Mataram, Minggu.
Sebanyak 45 Rumah Adat Mulai Dibangun
Berdasarkan pembaruan kondisi lapangan per 15 Oktober 2026, sekitar 45 rumah adat telah memasuki tahap pembangunan secara bertahap dengan mengandalkan semangat gotong royong masyarakat.
Pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sementara kebutuhan tambahan terus dipetakan berdasarkan kondisi bangunan dan keluarga yang terdampak.
Selain rumah warga, rekonstruksi juga mencakup fasilitas bersama, termasuk masjid dan museum, untuk mendukung kehidupan sosial serta pelestarian budaya di kawasan adat tersebut.
Proses pembangunan kembali secara resmi dimulai pada 3 September 2026 melalui tradisi Nyemulak yang ditandai dengan pemasangan tiang pertama rumah adat dan Masjid Sade.
Satgas Khusus Dibentuk untuk Mengawal Pemulihan
Untuk memastikan proses pemulihan berjalan terkoordinasi, Pemprov NTB membentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dusun Adat Sade melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-400 Tahun 2026 tertanggal 26 Agustus 2026.
Sejak kebakaran terjadi, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengoordinasikan penanganan warga terdampak hingga memasuki tahap pembangunan kembali.
Pelaksanaan rekonstruksi melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat setempat.
Kementerian Turun Tangan, UMKM Ikut Dipulihkan
Dukungan pemerintah pusat turut memperkuat upaya pemulihan kawasan adat Sade, terutama melalui bantuan pembangunan rumah dan penataan lingkungan.
Kementerian Kebudayaan memberikan perhatian pada rekonstruksi rumah adat dan penataan kawasan, sedangkan Kementerian Pariwisata membantu pemulihan ekonomi melalui dukungan peralatan usaha.
Bantuan tersebut menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perajin tenun, serta perajin produk non-tenun yang terdampak kebakaran.
Di tingkat daerah, Pemprov NTB bersinergi dengan Pemkab Lombok Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh adat, dan warga untuk memenuhi kebutuhan pemulihan.
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) juga mengoordinasikan dukungan badan usaha milik negara (BUMN) serta ekosistem pariwisata Mandalika bagi proses rekonstruksi.
Sejumlah perusahaan, lembaga, komunitas, perguruan tinggi, dan donatur turut memberikan bantuan berupa dukungan pembangunan, peralatan rekonstruksi, bantuan sosial, hingga pemulihan kegiatan ekonomi.
Pelestarian Budaya Menjadi Prioritas
Faozal menegaskan bahwa keberhasilan rekonstruksi tidak hanya diukur dari berdirinya kembali rumah-rumah yang terbakar, tetapi juga dari pulihnya kehidupan warga dan terjaganya identitas budaya Sade.
“Semangat gotong royong yang tumbuh di Sade adalah modal besar untuk bangkit. Pemerintah bersama seluruh mitra akan terus memperkuat koordinasi dan mengawal kebutuhan rekonstruksi.”
“Harapan kita pada akhir Desember 2026 seluruh pekerjaan yang direncanakan dapat dituntaskan sehingga masyarakat kembali menjalani kehidupan dengan aman, kegiatan ekonomi pulih, dan identitas budaya Sade tetap lestari,” katanya.
Dengan target penyelesaian pada penghujung 2026, pemerintah masih perlu mengawal progres pembangunan, ketersediaan dukungan, serta pemenuhan kebutuhan setiap keluarga agar pemulihan berjalan sesuai rencana.***
