JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh camat di Indonesia memperkuat koordinasi dan bekerja ekstra keras untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto terlaksana hingga tingkat desa dan kelurahan. Dukungan aparat kewilayahan dinilai penting agar berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran, termasuk di daerah yang masih menjalani pemulihan akibat bencana.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menegaskan, camat tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif. Mereka juga harus aktif mengidentifikasi persoalan di lapangan, memperkuat pendataan, serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
“Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras,” kata Safrizal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka Mendukung Program Prioritas Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 378 camat secara langsung dan 7.000 camat lainnya melalui daring. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman serta kapasitas aparat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat di wilayah masing-masing.
Sejumlah program yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut antara lain jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi, ketahanan pangan, hingga pemberantasan tuberkulosis (TBC).
Safrizal menjelaskan, keterlibatan camat dibutuhkan karena berbagai program tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat di tingkat wilayah, camat memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan dan dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan,” ujarnya.
Menurut Safrizal, pemahaman terhadap setiap program perlu diperkuat melalui pembekalan teknis. Dengan demikian, camat tidak hanya mengetahui tujuan kebijakan pemerintah, tetapi juga memahami bentuk dukungan konkret yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya.
Dia mencontohkan pemberantasan TBC yang membutuhkan keterlibatan aparat kewilayahan untuk memperkuat kerja tenaga kesehatan. Camat diharapkan membantu koordinasi dalam pelacakan warga yang terindikasi menderita TBC sekaligus mendorong masyarakat memahami pentingnya menjalani pengobatan secara konsisten.
Peran tersebut diperlukan agar penanganan TBC tidak hanya bergantung pada intervensi teknis sektor kesehatan, tetapi juga mendapat dukungan dari aparatur pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Jadi pendekatan aparatur kewilayahan ini tentu kita berharap bisa memperkuat program teknis yang diberikan oleh Kementerian dan Lembaga,” katanya.
Safrizal juga menekankan pentingnya peran camat di daerah yang terdampak bencana. Di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi, aparat kecamatan diharapkan tetap mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah agar kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan tetap mendapat perhatian.
Kemendagri berharap penguatan kapasitas dan koordinasi aparat kewilayahan dapat membantu mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan program di daerah. Dengan begitu, persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dikoordinasikan dan dicarikan solusi sehingga target program prioritas nasional tetap tercapai.
