JAKARTA – Pemerintah memastikan arah kebijakan fiskal pada 2027 tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan strategis yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan terus menjaga kesehatan fiskal negara agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
“Kementerian Keuangan terus menjaga kinerja fiskal untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi melalui berbagai langkah strategis dalam rangka optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap memainkan peran sentral sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain menjadi alat stabilisasi ekonomi, APBN juga diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.
Fokus pada Penguatan Fiskal dan Efektivitas Belanja
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program strategis yang menjadi tulang punggung pengelolaan fiskal nasional.
Program tersebut mencakup kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan aset negara dan risiko fiskal, hingga penguatan tata kelola manajemen pemerintahan.
Langkah tersebut dirancang untuk memastikan APBN tetap mampu berfungsi secara optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional.
Program Prioritas Nasional Tetap Menjadi Perhatian Utama
Pemerintah juga memastikan dukungan anggaran tetap diberikan kepada berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Beberapa program yang menjadi fokus antara lain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pemberantasan penyelundupan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, peningkatan kualitas layanan kesehatan, hingga implementasi kebijakan biodiesel B50.
Dukungan fiskal terhadap program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Ekonomi Indonesia Dinilai Tetap Tangguh
Di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi berbagai negara, pemerintah menilai kondisi perekonomian Indonesia hingga 2026 tetap berada dalam jalur yang positif.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026 tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan.
Pada saat yang sama, tingkat inflasi masih terkendali sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat.
Kinerja perdagangan luar negeri juga menunjukkan hasil positif dengan surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut selama 72 bulan berturut-turut.
Cadangan devisa nasional pun dinilai masih berada pada level yang memadai untuk menjaga stabilitas sektor eksternal.
Pendapatan dan Belanja Negara Tumbuh Signifikan
Dari sisi fiskal, kinerja APBN menunjukkan perkembangan yang cukup kuat sepanjang tahun berjalan.
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.185 triliun atau meningkat 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen secara tahunan.
Pada sektor pembiayaan, realisasi telah mencapai Rp379,4 triliun dengan pengelolaan defisit dan utang yang tetap berada dalam batas aman.
Pemerintah menegaskan APBN akan terus dijaga sebagai instrumen utama untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta mempertahankan laju pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.***
