JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan 59 armada udara untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya tersebut juga didukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang salah satunya berhasil menekan jumlah titik panas di Papua Selatan hingga 94,4 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., mengatakan pengerahan armada udara dilakukan untuk mendukung pemadaman sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran di wilayah rawan karhutla.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Berton menjelaskan, dari total 59 armada yang disiagakan, sebanyak 24 unit merupakan pesawat patroli, CASA, dan pesawat pendukung OMC. Sementara 35 unit lainnya merupakan helikopter water bombing.
Dari jumlah tersebut, 40 unit dioperasikan BNPB, 15 unit berasal dari unsur TNI, dan empat unit lainnya merupakan dukungan mitra.
Sebanyak 52 armada ditempatkan di enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Kalimantan Selatan mendapat alokasi terbanyak dengan 14 unit, disusul Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masing-masing 10 unit, Kalimantan Barat sembilan unit, Jambi lima unit, serta Riau empat unit.
Sementara tujuh armada lainnya disebar ke wilayah nonprioritas, yakni Jawa Timur dan Lampung masing-masing dua unit. Adapun Kalimantan Timur, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya masing-masing mendapat satu unit.
Selain mengandalkan pemadaman dari udara, BNPB juga mengintensifkan OMC untuk meningkatkan potensi hujan di wilayah yang masih mengalami kebakaran.
Pada Rabu (28/10), operasi tersebut mencatat 16 sorti penerbangan dengan total bahan semai mencapai 22.600 kilogram berupa dry ice dan natrium klorida (NaCl).
Di Kalimantan Tengah, sebanyak delapan sorti penerbangan dilakukan dengan membawa 11.700 kilogram bahan semai. Penyemaian difokuskan di wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan, termasuk kawasan TNTP.
Adapun di Sumatera Selatan, delapan sorti penerbangan lainnya membawa 10.900 kilogram bahan semai untuk wilayah timur hingga tenggara Palembang. Operasi tersebut diikuti turunnya hujan di sejumlah wilayah, termasuk Banjarmasin, Banjarbaru, Cengal, dan Pangkalan Jerambah.
Titik Panas Papua Selatan Turun 94,4 Persen
Salah satu perkembangan penanganan karhutla terlihat di Papua Selatan. Pelaksanaan OMC di wilayah yang mencakup Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat menunjukkan penurunan signifikan jumlah titik panas.
Hingga hari ketujuh pelaksanaan operasi, BNPB mencatat 10 sorti penerbangan dengan total durasi 25 jam 33 menit. Sebanyak 10.000 kilogram NaCl telah digunakan untuk mendukung penyemaian awan.
Pada Rabu (28/10), satu sorti penerbangan menyasar wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Operasi tersebut memicu hujan di kawasan utara dan tengah Merauke, bagian selatan Boven Digoel, serta selatan Mappi.
Turunnya hujan turut memperbaiki jarak pandang horizontal yang sebelumnya berkisar 1-5 kilometer menjadi 7-8 kilometer.
Perubahan juga terlihat dari pemantauan titik panas. Jumlah hotspot yang sebelumnya mencapai 1.169 titik berangsur turun menjadi 875 titik, kemudian 295 titik, hingga tersisa 65 titik.
Dengan demikian, jumlah titik panas turun 78 persen dari 295 menjadi 65 titik. Jika dibandingkan dengan kondisi awal sebanyak 1.169 titik, penurunannya mencapai 94,4 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, BNPB menyebut penanganan karhutla di Papua Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fenomena El Niño yang kuat, tingginya tingkat kerawanan wilayah, serta ancaman asap lintas batas dari negara tetangga, Papua Nugini.
Potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah selatan Merauke diprakirakan kembali meningkat pada 31 Oktober hingga 1 November 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam perpanjangan status darurat di tingkat provinsi dan Kabupaten Merauke.
Sementara itu, luas lahan yang masih dalam penanganan di sejumlah provinsi tercatat mencapai 434 hektare. Rinciannya, Kalimantan Timur 169 hektare, Sulawesi Tengah 85 hektare, Sulawesi Tenggara 56 hektare, Sulawesi Selatan 50 hektare, Maluku 31 hektare, Maluku Utara 23 hektare, Nusa Tenggara Timur 10 hektare, Gorontalo empat hektare, Kalimantan Selatan empat hektare, dan Jawa Timur dua hektare.
Jika ditambahkan dengan wilayah Papua Selatan seluas 161,5 hektare, total lahan yang masih menjadi fokus penanganan mencapai 595,5 hektare.
BNPB Catat 2.236 Kejadian Bencana Sepanjang 2026
Di luar penanganan karhutla, BNPB juga mencatat tingginya kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2026. Berdasarkan data hingga Kamis (29/10), terdapat 2.236 kejadian bencana di berbagai daerah.
Bencana hidrometeorologi mendominasi dengan porsi sekitar 99,19 persen, sedangkan bencana geologi tercatat sebesar 0,81 persen.
Karhutla menjadi kejadian paling banyak dengan 1.040 kasus. Berikutnya banjir sebanyak 590 kejadian, cuaca ekstrem 340 kejadian, kekeringan 125 kejadian, serta tanah longsor sebanyak 109 kejadian.
Laporan Koordinasi dan Pengendalian Operasi (Kordalops) BNPB juga mencatat lima kejadian bencana baru pada Kamis (29/10). Peristiwa tersebut meliputi banjir di Kabupaten Aceh Selatan, Langkat, dan Mandailing Natal, tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, serta karhutla di Kabupaten Morowali Utara.
Penanganan terhadap dampak bencana sebelumnya juga masih berlangsung. Banjir di Kota Subulussalam, Aceh, misalnya, berdampak pada 1.985 kepala keluarga (KK) dengan 177 rumah terendam.
Sementara untuk penanganan kekeringan, BNPB telah menyalurkan 335.900 liter air bersih kepada 162.304 jiwa di lima daerah, yakni Kabupaten Pekalongan, Cilacap, Klaten, Nganjuk, dan Blitar.
BNPB Ingatkan Ancaman Bencana Saat Musim Hujan
Di tengah upaya penanganan karhutla, BNPB mulai mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang akhir tahun.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan 2026/2027 diperkirakan mulai berlangsung secara bertahap pada November. Intensitasnya diprediksi meningkat pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Ancaman cuaca ekstrem juga menjadi perhatian menyusul terpantau bibit siklon tropis 91B di Laut Andaman, sebelah utara Aceh.
Dalam 24 jam ke depan, sistem tersebut berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu, gelombang laut setinggi 1,25-2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Selat Malaka bagian utara.
Mengantisipasi kondisi tersebut, BNPB meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan posko siaga bencana serta memastikan kesiapan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
Pemerintah daerah juga diminta membersihkan saluran drainase dan sungai, memetakan kawasan rawan banjir serta longsor, hingga menyiapkan jalur evakuasi dan fasilitas pengungsian.
Masyarakat turut diimbau menjaga kebersihan lingkungan, mengenali tanda-tanda awal pergerakan tanah, serta mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kebencanaan melalui kanal resmi BMKG, BNPB, dan BPBD setempat.
BNPB juga menekankan pentingnya keselamatan personel dalam operasi penanganan karhutla. Pelibatan relawan harus mengikuti rencana operasi pos komando dan berada di bawah supervisi BPBD.
Setiap personel diwajibkan mendapatkan pembekalan kompetensi dasar, didampingi petugas keselamatan (safety officer), serta menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar. Perlengkapan tersebut meliputi helm keselamatan, masker N95, pakaian tahan panas, sarung tangan khusus, dan sepatu bot lapangan.
Langkah tersebut diperlukan agar penanganan bencana berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel yang bertugas di lapangan.
