YOGYAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan kekecewaannya atas terhentinya forum dialog publik bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6).
Kegiatan yang dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan antara pemerintah dan kalangan akademisi itu tidak dapat berlangsung hingga selesai setelah sekelompok massa memasuki lokasi acara dan memicu penghentian kegiatan di tengah jalannya diskusi.
Menurut Nusron, forum tersebut sejak awal telah dipersiapkan secara resmi oleh penyelenggara dan seluruh prosedur yang diperlukan, termasuk perizinan kegiatan, telah dipenuhi sebelum acara dilaksanakan.
Ia menegaskan kehadiran pemerintah dalam forum tersebut bukan untuk membatasi pandangan kritis masyarakat kampus, melainkan membuka ruang komunikasi yang sehat guna menerima berbagai masukan, kritik, maupun evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan.
Nusron menilai penghentian diskusi di lingkungan akademik merupakan peristiwa yang patut disayangkan karena kampus selama ini dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai gagasan yang dapat diperdebatkan secara terbuka dan beradab.
“Forum yang harusnya dialog baik seperti di kampus-kampus yang lain, tidak ada motivasi untuk mengebiri, tapi kita justru siap dikritik,” tutur Nusron, kepada Totalpolitikcom, seusai acara.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik dan selalu membuka peluang untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kalau memang ada yang salah, kita siap mengoreksi. Kalau ada yang masukan, kita tindaklanjuti. Tapi ternyata digagalkan oleh sekelompok orang tertentu. Dan itu tentunya mengecewakan dengan ratusan hadirin yang lain, yang seharusnya berkeinginan untuk mengikuti acara itu dengan baik.”
Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa dialog terbuka merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi karena memungkinkan terjadinya pertukaran data, gagasan, dan argumentasi secara konstruktif.
Ia menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk hadir dalam ruang-ruang diskusi publik dan siap menghadapi kritik secara langsung selama disampaikan melalui mekanisme yang menghormati nilai-nilai demokrasi.
Peristiwa penghentian forum tersebut juga dinilai berdampak pada ratusan peserta yang telah hadir dengan harapan dapat mengikuti pembahasan secara utuh dan memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan narasumber.
Bagi Nusron, perbedaan pandangan seharusnya menjadi bahan diskusi yang memperkaya wawasan bersama, bukan alasan untuk menghentikan ruang komunikasi yang telah disediakan secara terbuka.***
