JAKARTA – Komisi I DPR RI mendorong pembekalan peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) difokuskan pada penguatan karakter, disiplin, integritas, kepemimpinan, serta kemampuan manajerial.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyusul penyesuaian kebijakan yang dilakukan Kementerian Pertahanan terhadap penyelenggaraan latihan bagi peserta SPPI. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan program pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan kawasan pesisir melalui koperasi.
Utut menilai para peserta SPPI nantinya akan memegang peran strategis sebagai pengelola koperasi yang menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi di daerah. Karena itu, pembentukan karakter harus menjadi fondasi utama sebelum mereka menjalankan tugas di tengah masyarakat.
“Latsarmil ini harus dipahami sebagai proses pembentukan karakter. Yang ingin dibangun bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga tata nilai, disiplin, dan jiwa kesatria. Nilai-nilai itulah yang nantinya menjadi bekal penting saat mereka menjalankan amanah di masyarakat,” ujar Utut.
Menurutnya, integritas dan kedisiplinan merupakan modal dasar yang harus dimiliki setiap calon manajer koperasi. Dengan karakter yang kuat, para lulusan SPPI diharapkan mampu mengelola organisasi secara profesional, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Ia berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun kualitas kebijakan, tetapi juga bergantung pada kapasitas individu yang menjalankan program di lapangan.
“Disiplin dan integritas menjadi fondasi penting. Mereka bukan sekadar mengelola organisasi, tetapi juga membawa amanah masyarakat sehingga harus memiliki tanggung jawab moral yang kuat,” katanya.
Selain membangun kedisiplinan, pembekalan juga dinilai penting untuk menanamkan semangat pengabdian kepada masyarakat. Para peserta SPPI diharapkan mampu menjadi pemimpin yang adaptif, memiliki jiwa pelayanan, serta siap menghadapi tantangan ketika ditempatkan di berbagai daerah.
Dengan bekal tersebut, para lulusan program diharapkan dapat mengelola koperasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPR Nilai KDMP Berpotensi Menggerakkan Ekonomi Daerah
Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. Ia menilai Program Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih memiliki potensi besar untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional.
Menurut Dave, koperasi dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di tingkat desa sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.
“Program ini mempunyai potensi memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar baik agar tujuan yang diharapkan pemerintah dapat terwujud,” kata Dave.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh konsep kebijakan yang disusun pemerintah, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi di lapangan.
Karena itu, seluruh proses mulai dari rekrutmen peserta SPPI, pembekalan, hingga pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Dave menilai kemampuan manajerial, transparansi, serta tata kelola organisasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang dibentuk pemerintah.
Kemhan Ubah Latsarmil Jadi Pembekalan Bela Negara & Manajerial
Sejalan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia tersebut, Kementerian Pertahanan melakukan penyesuaian terhadap bentuk pelatihan bagi peserta SPPI.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa istilah Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, kegiatan tersebut diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
“Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi,” ujar Rico.
Penyesuaian itu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar materi pembekalan lebih relevan dengan tugas para calon pengelola koperasi.
Melalui pendekatan baru tersebut, materi pelatihan lebih difokuskan pada pembentukan karakter, penguatan disiplin, kepemimpinan, kerja sama tim, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial.
Kemhan juga memastikan sejumlah aktivitas yang sebelumnya identik dengan latihan militer tidak lagi menjadi bagian dari program pembekalan.
“Termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini,” jelas Rico.
Evaluasi Menyusul Insiden Peserta Meninggal Dunia
Penyesuaian metode pelatihan dilakukan setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut dilakukan menyusul adanya laporan lima peserta SPPI meninggal dunia selama mengikuti kegiatan pembekalan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kemudian menginstruksikan agar pola latihan diperbaiki dengan mengurangi aktivitas fisik yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan tugas para peserta sebagai calon manajer koperasi.
Selain mengubah materi pelatihan, Kemhan juga memperkuat aspek keselamatan melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum peserta mengikuti program.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia sebelumnya menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik setiap peserta sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga proses pembekalan dapat berlangsung secara aman.
Penguatan SDM Jadi Kunci Keberhasilan Program Pemerintah
Pernyataan Komisi I DPR RI dan langkah evaluasi yang dilakukan Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program SPPI.
DPR memandang pembentukan karakter, integritas, kepemimpinan, serta kemampuan manajerial merupakan investasi penting agar para lulusan SPPI mampu menjalankan amanah sebagai pengelola Koperasi Merah Putih secara profesional.
Sementara itu, penyesuaian pendekatan pembekalan yang dilakukan Kemhan diharapkan semakin memperkuat orientasi program pada pengembangan kompetensi, keselamatan peserta, dan kesiapan mereka dalam mendukung agenda pemerintah membangun ekonomi berbasis koperasi di desa maupun kawasan pesisir secara berkelanjutan.
