TEHERAN, IRAN – Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, memerintahkan seluruh jajaran angkatan bersenjata negara itu meningkatkan kesiagaan tempur ke tingkat penuh. Iran juga menyiapkan skema serangan balasan tanpa batas geografis jika Amerika Serikat (AS) dan Israel kembali melancarkan agresi militer.
Instruksi tersebut disampaikan Khamenei dalam pertemuan dengan sejumlah petinggi militer Iran di Teheran. Perintah itu dikeluarkan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah dan ancaman kemungkinan pecahnya kembali konflik bersenjata dengan AS dan Israel.
Mengutip laporan kantor berita resmi Iran, IRNA, Khamenei menekankan pentingnya memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus membangun daya tangkal militer untuk menghadapi potensi serangan dari pihak asing.
Dia meminta angkatan bersenjata mempersiapkan respons yang cepat dan efektif apabila Iran kembali menjadi sasaran agresi. Strategi pembalasan yang disiapkan juga tidak dibatasi oleh wilayah tertentu.
Khamenei menegaskan bahwa keputusan mengenai jalannya perang, termasuk kapan konflik berakhir, berada di tangan Iran apabila pihak lawan kembali melakukan serangan.
“Bila musuh kembali melancarkan agresi, baik secara militer maupun melalui aksi teroris, angkatan bersenjata bersama rakyat Iran yang akan memegang kendali penuh untuk menentukan kapan serta dengan ketentuan apa perang tersebut berakhir,” ujar Khamenei sebagaimana dikutip dari laporan media internasional.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap Teheran yang tidak ingin membatasi respons militernya jika konfrontasi dengan AS dan Israel kembali terjadi.
Dalam arahannya, Khamenei juga mengaitkan situasi keamanan saat ini dengan sejarah Perang Iran-Irak yang berlangsung pada 1980. Dia menilai karakter ancaman terhadap kedaulatan Iran tidak banyak berubah sejak konflik tersebut.
Selain memperkuat kesiapan militer reguler, Khamenei menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pertahanan nasional. Salah satu kekuatan yang menjadi perhatian adalah Basij, kelompok paramiliter yang selama ini berperan dalam mobilisasi masyarakat dan keamanan dalam negeri.
Rangkaian arahan tersebut turut dikonfirmasi melalui akun X resmi Khamenei. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa instruksi strategis kepada jajaran militer akan dijelaskan lebih lanjut kepada publik.
Peradilan Iran Percepat Penanganan Kasus Pengkhianatan
Di tengah peningkatan kesiagaan militer, pemerintah Iran juga memperketat pengawasan keamanan di dalam negeri. Kepala Peradilan Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, meminta jajarannya mempercepat penanganan perkara terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengkhianatan atau bekerja sama dengan kekuatan asing.
Dalam pernyataan yang disiarkan lembaga penyiaran negara IRIB, Mohseni-Ejei menyoroti dugaan kebocoran informasi rahasia kepada pihak yang dianggap sebagai musuh Iran.
Dia meminta perkara semacam itu ditangani secara cermat dan adil, tetapi tetap memberikan efek jera. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tindakan yang dapat mengancam keamanan nasional.
Pengetatan penegakan hukum ini berlangsung di tengah gelombang penindakan yang meningkat sejak konflik terbuka antara Iran dan poros AS-Israel pecah pada Februari lalu.
Berdasarkan data yang disampaikan Juru Bicara Peradilan Iran, Ali Kazemi, pada Oktober, terdapat ribuan perkara aktif yang melibatkan sedikitnya 1.895 orang. Mereka dituduh melakukan spionase atau bekerja sama dengan Israel dan negara-negara mitranya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 orang diketahui merupakan pekerja media.
Situasi keamanan domestik Iran juga diwarnai penahanan terhadap sedikitnya 50.000 orang yang terseret dalam gelombang demonstrasi nasional pada Januari.
Sementara itu, kondisi hak asasi manusia di Iran turut menjadi perhatian organisasi independen. Iran Human Rights yang berbasis di Oslo mencatat sedikitnya 604 eksekusi telah dilakukan hingga awal Oktober.
Data organisasi tersebut untuk periode Januari hingga September mencatat 16 terpidana kasus spionase, 33 pengunjuk rasa, dan 13 tahanan dari kelompok yang dilarang telah menjalani hukuman mati.
Di tengah situasi tersebut, Mohseni-Ejei tetap dipercaya memimpin lembaga peradilan Iran setelah ditunjuk kembali oleh Mojtaba Khamenei pada Juli lalu untuk menjalani masa jabatan lima tahun kedua.
Kebijakan peningkatan kesiagaan militer dan percepatan penanganan perkara keamanan tersebut menunjukkan dua fokus Teheran dalam menghadapi ketegangan dengan AS dan Israel, yakni memperkuat pertahanan dari ancaman luar sekaligus memperketat pengawasan keamanan di dalam negeri.
