JAKARTA – KPK semakin mengintensifkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Dugaan praktik pemerasan yang menyeret elite birokrasi mendorong pemanggilan dua saksi kunci hari ini, termasuk mantan pejabat tinggi Kemnaker. Sorotan publik terus menguat, sementara skandal ini memasuki babak baru.
Panggilan pertama ditujukan kepada Haiyani Rumondang (HR), mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker. Haiyani, yang kini berstatus pensiunan, diminta hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan pemerasan dalam proses penerbitan sertifikasi K3. Kasus ini telah menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer—yang akrab disapa Noel—sebagai tersangka utama sejak ditetapkan KPK beberapa waktu lalu.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi agenda pemeriksaan tersebut melalui keterangan resminya. “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Budi Prasetyo, Jumat (10/10/2025).
Selain Haiyani, KPK juga memanggil Nila Pratiwi Ichsan, Subkoordinator Penjaminan Mutu Lembaga K3. Kedua saksi dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, markas lembaga antirasuah tersebut di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai kehadiran Haiyani di lokasi pemeriksaan, serta topik spesifik yang akan digali penyidik. Budi Prasetyo enggan merinci lebih lanjut, dengan alasan proses hukum masih berjalan.
Kasus korupsi sertifikasi K3 ini mencuat setelah KPK mengungkap pola pemerasan yang merugikan perusahaan dan tenaga kerja. Sertifikasi K3 seharusnya menjadi instrumen krusial untuk menjamin standar keselamatan di tempat kerja, namun diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Penetapan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka menandai puncak dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan bukti yang dilakukan KPK sepanjang September lalu. Sebagai Wamenaker periode 2019–2024, Ebenezer bertanggung jawab atas kebijakan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk program sertifikasi yang kini jadi sorotan.
Dampak kasus ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem regulasi K3 di Indonesia, di mana ribuan perusahaan bergantung pada sertifikasi tersebut untuk operasional harian. KPK menegaskan komitmennya untuk mengungkap jaringan lebih luas, dengan harapan mencegah praktik serupa di masa depan. Pemeriksaan hari ini menjadi langkah krusial dalam membangun berkas perkara yang lebih kuat.
