PADANG – Pemerintah pusat semakin serius memperluas jangkauan Koperasi Merah Putih sebagai model ekonomi kerakyatan.
Keseriusan ini tergambar dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, ke Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (29/5/2025), yang turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir.
Kunjungan ini menandai komitmen berkelanjutan pemerintah pusat terhadap penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.
Di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Ferry meninjau langsung operasional koperasi dan menghadiri peluncuran serta dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan se-Sumatera Barat.
Maigus Nasir menyambut langkah ini dengan antusias dan menyatakan dukungan penuh terhadap program yang dinilainya mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Ia menilai kehadiran pemerintah pusat bukan hanya simbolik, tapi menunjukkan kepedulian dan perhatian nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“Kami mengapresiasi kunjungan Bapak Wamenkop. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat hadir dan peduli terhadap perkembangan koperasi di daerah.”
“Semoga sinergi ini terus berlanjut dan memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus dalam sambutannya.
Program Koperasi Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, sebagai inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat melalui koperasi.
Menurut Ferry, koperasi ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang berbasis potensi lokal.
“Koperasi Merah Putih hadir sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi regulasi, pelatihan, hingga akses permodalan,” ujar Ferry.
Ferry juga mengungkapkan bahwa hingga 28 Mei 2025, sebanyak 60.806 dari 83.944 desa/kelurahan telah berhasil membentuk koperasi.
Pemerintah menargetkan 100% pembentukan koperasi rampung sebelum peluncuran nasional pada 12 Juli 2025, yang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Demi memperkuat fondasi usaha, pemerintah menyiapkan modal awal Rp3 miliar untuk setiap koperasi melalui skema pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang dapat dicicil selama enam tahun.
Koperasi ini akan mengelola tujuh unit usaha utama, seperti apotek, klinik, unit simpan pinjam, logistik, cold storage, pengadaan sembako, dan kantor koperasi.
“Tidak menutup kemungkinan mengembangkan usaha lain sesuai potensi dan kebutuhan lokal,” jelas Ferry.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman.
Lalu Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, serta perwakilan OPD dan pemangku kepentingan lainnya yang ikut memberikan dukungan atas percepatan pembentukan koperasi di Sumbar.***
