JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kembali fenomena kepala daerah yang tersandung kasus korupsi meski pemerintah telah berulang kali melakukan pembinaan. Di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tito mengungkapkan perlunya mencari pendekatan baru untuk memperkuat integritas sekaligus meningkatkan motivasi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Tito, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah berulang kali melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah. Namun, ia menegaskan bahwa faktor integritas pribadi tetap menjadi penentu utama dalam mencegah praktik korupsi.
“Ya, pembinaan sudah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada pribadi masing-masing,” kata Tito.
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah kepala daerah kembali terjerat kasus korupsi melalui OTT KPK. Fenomena itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dan pembinaan yang selama ini dijalankan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
OTT Berulang, Kemendagri Cari Formula Baru
Tito mengakui terdapat berbagai masukan yang berkembang untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan di daerah. Salah satu usulan yang mengemuka adalah meningkatkan dukungan dana operasional bagi kepala daerah agar mereka memiliki ruang kerja yang lebih memadai dan tidak terdorong mencari sumber pendanaan di luar mekanisme resmi.
Meski menilai usulan tersebut sebagai gagasan yang baik, Tito menegaskan bahwa peningkatan dukungan anggaran belum tentu menjadi solusi mutlak untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya. Tapi supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya begitu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan besaran fasilitas atau dukungan anggaran yang diterima pejabat daerah, melainkan juga berkaitan dengan komitmen pribadi dalam menjalankan amanah jabatan.
Tito Dorong Insentif Berbasis Kinerja PAD
Di tengah diskusi mengenai pencegahan korupsi, Tito juga mengungkapkan gagasan yang pernah ia lontarkan terkait pemberian insentif kepada kepala daerah berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong kepala daerah lebih inovatif dalam menggali potensi ekonomi daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan kebijakan yang memberatkan.
“Saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau PAD-nya makin tinggi, maka kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat,” ujar Tito.
Ia menilai peningkatan PAD merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayahnya. Karena itu, kepala daerah yang berhasil meningkatkan penerimaan daerah dinilai layak memperoleh penghargaan dalam bentuk insentif.
“Nggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerja mereka. Karena itu PAD-nya akan bertambah,” lanjutnya.
Insentif Dinilai Bisa Tingkatkan Motivasi Kepala Daerah
Lebih jauh, Tito berpendapat bahwa sistem penghargaan berbasis kinerja dapat menjadi pemicu bagi kepala daerah untuk bekerja lebih produktif. Menurutnya, tanpa adanya insentif yang jelas, semangat sebagian pemimpin daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah berpotensi menurun.
“Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin kreativitasnya jadi kurang semangat untuk mendapatkan PAD,” katanya.
Gagasan tersebut dinilai menarik karena menawarkan pendekatan berbasis penghargaan (reward) dibandingkan hanya mengedepankan aspek pengawasan dan sanksi. Dalam praktiknya, pemerintah selama ini lebih banyak mengandalkan mekanisme pengawasan, audit, dan penegakan hukum untuk mencegah korupsi di daerah.
Deretan Kepala Daerah Terjaring OTT Jadi Sorotan
Pernyataan Tito tidak terlepas dari meningkatnya perhatian publik terhadap kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir. Sejak gelombang pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Februari 2025, beberapa pejabat daerah kembali tersandung perkara korupsi yang diungkap KPK.
Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah penangkapan Edison, Bupati Muara Enim, dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Peristiwa tersebut menambah daftar kepala daerah yang berhadapan dengan hukum di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Maraknya OTT terhadap kepala daerah kembali memunculkan perdebatan mengenai efektivitas sistem pencegahan korupsi, termasuk kebutuhan reformasi tata kelola pemerintahan daerah, penguatan integritas pejabat publik, hingga kemungkinan penerapan skema insentif berbasis kinerja seperti yang diusulkan Mendagri.
Dengan masih berulangnya kasus korupsi di tingkat daerah, wacana pemberian insentif berbasis peningkatan PAD berpotensi menjadi salah satu opsi yang akan mendapat perhatian dalam pembahasan reformasi tata kelola pemerintahan daerah ke depan.
