Garuda Tv – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas pemulihan gangguan listrik di Batam dan Bintan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali, serta perkembangan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya respons cepat pemerintah terhadap persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat. Penanganan gangguan listrik dan pasokan BBM menjadi perhatian agar tidak menghambat aktivitas warga maupun mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isandar.
Salah satu pembahasan utama adalah pemulihan gangguan listrik yang terjadi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada Senin, 12 Oktober 2026. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.
Pemerintah meminta PLN mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Presiden juga mendorong transformasi sektor energi, termasuk percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 gigawatt.
Dalam laporan yang disampaikan seusai rapat, pasokan listrik di Batam disebut telah pulih sepenuhnya. Sementara itu, pemulihan di Bintan masih berlangsung.
Persoalan lain yang dibahas adalah kelangkaan BBM di Bali yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Gangguan tersebut disebut berkaitan dengan kendala proses bongkar muatan BBM, sehingga distribusi kepada masyarakat mengalami hambatan.
Pemerintah meminta Pertamina mempercepat penanganan agar pasokan kembali normal dan kejadian serupa tidak terulang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman, dengan ketahanan pasokan sekitar 16 hingga 18 hari.
Selain persoalan kelistrikan dan BBM, rapat terbatas juga membahas perkembangan RUU Migas. Presiden menginginkan laporan berkala mengenai proses perumusan regulasi tersebut, termasuk perkembangan pembahasan dan daftar inventarisasi masalah.
Pemerintah menargetkan proses penyusunan materi RUU Migas dapat dirampungkan dan diserahkan kepada DPR paling lambat 22 Oktober 2026.
Melalui rapat terbatas ini, pemerintah berupaya memastikan persoalan energi yang berdampak langsung terhadap masyarakat dapat segera ditangani, sekaligus memperkuat keandalan infrastruktur dan tata kelola sektor energi nasional.
Caption, Editor & Upload: Tijani
GARUDA TV – Digital TV Indonesia, Berita Terpercaya
Saksikan Garuda TV di Free to Air atau Streaming melalui:
www.garuda.tv | YouTube Garuda TV | Aplikasi Vidio | Wewatch | IndiHome CH111 | Transvision CH824 | FirstMedia CH45
Scan ulang saluran digital kamu sekarang ya dan saksikan terus program-program seru terbaru hanya di GarudaTV.
🔴 Subscribe GarudaTV Official Youtube Channel https://www.youtube.com/@garudatv.official
🔴 Follow our Official TikTok https://www.tiktok.com/@garudatvnews
🔴 Like our Official Facebook https://www.facebook.com/garudatv.official
🔴 Follow our Official Instagram https://www.instagram.com/garudatv.official/
