JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membongkar maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Prabowo mengungkapkan bahwa puluhan ribu kapal berbendera asing disebut masih bebas mengambil kekayaan laut Indonesia setiap malam.
Pernyataan keras itu disampaikan Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Di hadapan anggota DPR dan jajaran pemerintah, Presiden menegaskan praktik pencurian sumber daya laut tidak boleh lagi dibiarkan karena merugikan negara dan mengancam kedaulatan nasional.
“Bumi dan air kita sangat luas, tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam pidato ekonomi Presiden. Prabowo menilai kekayaan laut Indonesia selama ini masih menjadi sasaran eksploitasi ilegal pihak asing, sementara nelayan dalam negeri justru masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan laut sekaligus meningkatkan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Langkah itu dinilai penting agar hasil laut Indonesia benar-benar dinikmati masyarakat sendiri, terutama nelayan.
Prabowo juga menegaskan amanat konstitusi mengharuskan negara menjaga dan mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, hasil laut Indonesia harus mampu meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan.
“Kita ingin petani-petani kita tersenyum karena mendapat nilai yang sewajarnya, hasil panen yang melimpah, mendapat nilai cukup tinggi, kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa, untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik, yang aman dan mendapat hasil tangkapan yang bernilai tinggi,” ujarnya.
Selain menyoroti pencurian ikan oleh kapal asing, Prabowo memaparkan sejumlah langkah konkret pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional. Salah satunya dengan membangun fasilitas pendukung di desa-desa nelayan.
Pemerintah, kata Prabowo, akan membangun instalasi pembuat es batu di kampung nelayan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan. Tidak hanya itu, fasilitas cold storage juga akan dibangun agar nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan lebih lama dan memiliki daya tawar harga lebih baik.
“Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu, kita akan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan, kita akan membikin cold storage di setiap desa nelayan dan kita ingin bikin SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan,” kata Prabowo.
Presiden juga menyoroti persoalan distribusi bahan bakar yang kerap menjadi kendala bagi nelayan kecil. Karena itu, pemerintah menyiapkan pembangunan SPBU khusus nelayan untuk memastikan akses solar lebih mudah dan murah.
Menurut Prabowo, pemberdayaan nelayan merupakan bagian penting dari strategi menjaga kedaulatan laut Indonesia. Ia menilai nelayan adalah pihak yang berada di garis depan dalam menjaga wilayah perairan nasional dari aktivitas ilegal kapal asing.
“Para nelayan harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita,” pungkasnya.
Pidato tersebut sekaligus memperlihatkan fokus pemerintah pada isu kedaulatan maritim di tengah penyusunan arah kebijakan ekonomi nasional 2027. Selain menindak kapal asing pencuri ikan, pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur dan dukungan logistik di kawasan pesisir.
