JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima delegasi Australian National Audit Office (ANAO) bersama BPK RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Pertemuan membahas penguatan pengawasan publik di tengah tantangan tata kelola yang semakin kompleks dan dinamis.
Puan menilai Indonesia dan Australia memiliki hubungan strategis yang terus berkembang di berbagai sektor penting.
Kerja sama tidak hanya mencakup ekonomi dan perdagangan, tetapi juga pendidikan, keamanan, dan penguatan institusi publik.
Menurutnya, kolaborasi antara BPK RI dan ANAO penting untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Pengawasan yang adaptif dinilai menjadi kebutuhan utama menghadapi perubahan teknologi dan risiko global.
Transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan modern.
Ancaman siber dan kejahatan keuangan lintas negara menjadi perhatian serius bagi banyak negara.
“Saat ini kita juga menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sektor publik, ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara,” ujar Puan, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai sistem pengawasan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis.
Australia dinilai memiliki pengalaman penting dalam audit kinerja berbasis prinsip value for money.
Penguatan integritas lembaga publik di Australia juga menjadi referensi yang menarik bagi Indonesia.
“Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik yang dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk bagaimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
DPR RI terus mendorong reformasi kelembagaan melalui penguatan tata kelola sektor publik.
Perbaikan kualitas belanja negara menjadi bagian dari agenda peningkatan akuntabilitas nasional.
Penguatan integritas lembaga publik juga diarahkan agar selaras dengan standar tata kelola internasional.
Langkah tersebut mendukung proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Puan berharap hubungan BPK RI dan ANAO semakin produktif melalui kerja sama yang berkelanjutan.
Kolaborasi itu diharapkan meningkatkan kualitas pengawasan demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua negara,” tutup Puan.***
