JAKARTA — Pemerintah memperkuat komitmen mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan anggaran revitalisasi jaringan irigasi menjadi Rp14 triliun pada tahun 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program jangka menengah pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pengairan pertanian secara bertahap hingga tahun 2029.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut dilakukan setelah pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 triliun pada 2025 untuk program serupa.
“(Tahun) 2026 ini (anggaran yang dialokasikan) Rp14 triliun, dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu, semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki, itu kita perbaiki semua,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu.
Program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, terutama terkait keterbatasan pasokan air akibat kondisi jaringan irigasi yang belum berfungsi maksimal di sejumlah wilayah sentra produksi pangan.
Pemerintah menilai perbaikan sistem pengairan menjadi faktor penting untuk meningkatkan indeks pertanaman dan menjaga stabilitas produksi pertanian sepanjang tahun.
Melalui jaringan irigasi yang lebih baik, petani diharapkan tetap dapat melakukan aktivitas tanam saat musim kemarau sehingga produktivitas lahan dapat meningkat secara signifikan.
“Kita harapkan dengan adanya irigasi orang bisa nanam, di musim kemarau bisa nanam. Yang tadinya nanam sekali bisa dua kali, yang dua kali jadi tiga kali,” katanya.
Peningkatan frekuensi tanam tersebut diyakini tidak hanya berdampak pada kenaikan produksi pangan nasional, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan petani di berbagai daerah.
“Dan, itu selain negara kita dapat produktivitas petani, tapi petaninya juga tambah sejahtera, karena yang tadinya panen sekali bisa panen lebih dari sekali,” tambah Sudaryono.
Selain fokus pada perbaikan irigasi, pemerintah juga terus memperkuat berbagai program pendukung sektor pertanian melalui penyediaan benih unggul, peningkatan sarana produksi, dan modernisasi alat serta mesin pertanian.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Sudaryono saat berdialog dengan petani dan nelayan dalam kegiatan Kopdar Tani dan Nelayan yang berlangsung di sela Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo pada Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut menyampaikan bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan penting dengan berkurangnya ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas pangan strategis.
Menurutnya, capaian tersebut patut menjadi alasan untuk bersyukur sekaligus motivasi untuk terus melakukan pembenahan di sektor pertanian nasional.
“Nggak impor pangan lagi, nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki,” kata dia.
Pemerintah juga berupaya memastikan pemerataan pembangunan pertanian di seluruh wilayah Indonesia agar kualitas produksi pangan tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu.
Salah satu fokus yang mendapat perhatian adalah pengembangan sektor pertanian di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, melalui peningkatan infrastruktur dan dukungan sarana produksi.
“Misalnya, kita bagaimana membangun pertanian yang baik, sebaik pertanian yang di tempat lain, di Papua. Membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya,” bebernya.
Sudaryono menegaskan bahwa agenda swasembada pangan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian pangan sebagai bagian penting dari strategi menjaga ketahanan sekaligus kedaulatan nasional di masa depan.
“Presiden Prabowo telah komit untuk membangun swasembada ini bukan hanya bagian dari ekonomi, tapi menjadi bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa kita,” kata Sudaryono.
Dengan dukungan anggaran yang terus meningkat dan program revitalisasi yang berkelanjutan hingga 2029, pemerintah berharap infrastruktur irigasi nasional mampu menjadi fondasi kuat bagi peningkatan produksi pangan serta kesejahteraan jutaan petani Indonesia.***
