JAKARTA – Tanggal 10 Oktober 1965 menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada hari itu, Mayor Jenderal Soeharto membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), sebuah lembaga yang berperan besar dalam penanganan keamanan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Pembentukan Kopkamtib berlangsung di tengah situasi politik dan keamanan yang tidak stabil setelah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965.
Menurut Ensiklopedia Sejarah Indonesia yang dikelola Kementerian Kebudayaan, pembentukan Kopkamtib merupakan bagian dari langkah Soeharto dalam menjalankan perintah Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara.
Berawal dari Krisis Politik Oktober 1965
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan, sementara situasi politik nasional semakin memanas.
Pada 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil alih kendali Angkatan Darat di tengah krisis tersebut. Ia kemudian memimpin operasi untuk memulihkan kendali militer dan keamanan di Jakarta.
Pada 3 Oktober 1965, Presiden Soekarno memerintahkan Soeharto memimpin operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. Langkah tersebut menjadi salah satu dasar bagi pembentukan Kopkamtib.
Apa Tugas Kopkamtib?
Kopkamtib merupakan singkatan dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Pada awal pembentukannya, lembaga ini bertugas menangani dampak peristiwa G30S serta memulihkan keamanan dan ketertiban.
Dalam perkembangannya, Kopkamtib menjadi salah satu instrumen utama pemerintah Orde Baru dalam mengawasi situasi politik dan keamanan nasional.
Wewenangnya tidak terbatas pada operasi keamanan. Berdasarkan catatan sejarah Kompas.com, Kopkamtib juga memiliki kewenangan yang luas, termasuk membatasi kegiatan politik, melakukan penangkapan terhadap tokoh yang dianggap bermasalah, serta mengawasi pemberitaan media massa.
Kewenangan tersebut membuat Kopkamtib memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan politik dan kebebasan sipil selama masa Orde Baru.
Kopkamtib dan Perkembangan Kekuasaan Orde Baru
Seiring menguatnya posisi Soeharto, Kopkamtib berkembang menjadi lembaga strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, penggunaan kewenangannya juga menjadi bagian dari pembahasan kritis mengenai praktik kekuasaan dan pembatasan kebebasan politik pada masa Orde Baru.
Dalam pemilihan umum 1971, misalnya, catatan sejarah yang dirangkum dalam Ensiklopedia Sejarah Indonesia menyebut Kopkamtib berperan dalam pengawasan politik, termasuk penyaringan calon peserta pemilu.
Peran tersebut memperlihatkan bahwa lembaga yang awalnya dibentuk dalam situasi darurat keamanan kemudian berkembang menjadi bagian penting dari sistem politik pemerintahan Soeharto.
Dibubarkan pada 1988
Setelah beroperasi selama lebih dari dua dekade, Kopkamtib akhirnya dibubarkan pada 5 September 1988. Lembaga tersebut kemudian digantikan oleh Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas).
Pembubaran Kopkamtib menjadi bagian dari perubahan struktur lembaga keamanan pada penghujung masa Orde Baru.
Sejarah Kopkamtib menunjukkan bagaimana sebuah lembaga yang dibentuk untuk menghadapi krisis keamanan dapat berkembang menjadi institusi dengan pengaruh luas terhadap politik nasional. Karena itu, pembentukan Kopkamtib pada 10 Oktober 1965 tidak hanya menjadi catatan sejarah militer, tetapi juga bagian penting untuk memahami perjalanan kekuasaan dan kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru.
