JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud angkat bicara merespons sorotan publik terhadap anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai sekitar Rp25 miliar. Ia menegaskan renovasi itu mendesak karena banyak fasilitas di kompleks rumah dinas sudah rusak dan tidak layak pakai setelah lebih dari sepuluh tahun tidak digunakan.
“Mulai banyak sekali yang tidak ada, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya, dan sebagainya. Termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak,” kata Rudy Mas’ud saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, perbaikan dilakukan agar kompleks rumah dinas dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.
“Kita perbaiki kembali untuk menerima seluruh kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur,” sambungnya.
Rudy menjelaskan, anggaran Rp25 miliar tidak hanya diperuntukkan bagi rumah dinas gubernur semata. Anggaran tersebut juga mencakup rumah dinas wakil gubernur, pendopo, serta guest house yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kompleks tersebut.
“Jadi intinya Rp25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tetapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ karena ada guest house-nya,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, kompleks rumah dinas memiliki fasilitas ruang pertemuan berkapasitas besar, di antaranya Odah Etam yang dapat menampung lebih dari 1.000 orang dan Olah Bebaya dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
“Jadi banyak hal yang dibenahi di dalam rumah dinas itu,” tegasnya.
Politikus Golkar ini menegaskan dirinya tidak pernah secara khusus meminta penyediaan rumah dinas. Penganggaran sepenuhnya ditangani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan telah dibahas bersama DPRD Kaltim.
“Saya tidak pernah meminta rumah dinas, tetapi memang sudah disiapkan. Itu tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang menganggarkan,” ungkapnya.
Rudy mengaku tidak mengetahui secara detail besaran anggaran karena prosesnya dikelola Biro Umum dan TAPD sebelum dibahas di DPRD. Kini, rumah dinas tersebut telah rampung direnovasi dan sudah ditempati. Ia memilih tinggal di sana karena lokasinya berdekatan dengan kantor gubernur.
“Kalau saya tidak, saya di rumah dinas saja agar lebih efektif, efisien, dan produktivitasnya lebih baik,” pungkas Rudy.
Polemik Anggaran yang Mengemuka
Polemik anggaran renovasi rumah jabatan dan fasilitas penunjang Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur mencuat setelah terungkap dalam data Inaproc Kaltim. Anggaran tahun 2025 itu terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja.
Beberapa pos yang menjadi sorotan antara lain rehabilitasi ruang kantor gubernur senilai Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur Rp3 miliar, serta rehabilitasi ruang kerja wakil gubernur Rp1,2 miliar. Belanja mebel mendekati Rp1 miliar, videotron lebih dari Rp700 juta, dan peralatan dapur di atas Rp600 juta.
Item lain yang menuai perhatian publik adalah interior ruang fitnes dan biliar senilai Rp195 juta, anggaran penunjang kesehatan ratusan juta rupiah, hingga pengadaan akuarium air laut senilai Rp195 juta. Seluruh pengadaan tersebut diklaim sebagai upaya meningkatkan operasional dan kenyamanan kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dengan penjelasan Rudy Mas’ud, polemik anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim kini memasuki babak baru. Masyarakat menanti apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah dapat semakin terjaga di tengah tuntutan efisiensi belanja publik.
