JAKARTA – Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan keamanan. Pemerintah menegaskan pentingnya keseimbangan antara penguatan pertahanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan wilayah terluar.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Makhruzi Rahman, saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis Anggota DPRD Fraksi Partai Hanura Tahun 2026, Jumat (1/5/2026).
Dalam forum tersebut, BNPP memanfaatkan momentum untuk menyampaikan arah kebijakan nasional pengelolaan perbatasan kepada para legislator daerah, sekaligus memperkuat pemahaman lintas sektor mengenai tantangan yang dihadapi wilayah perbatasan.
Makhruzi menjelaskan, pendekatan pengelolaan perbatasan di berbagai negara sangat beragam dan disesuaikan dengan tingkat ancaman serta karakter wilayah masing-masing. Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara yang menerapkan sistem pengamanan fisik.
“Di Amerika Serikat dan Meksiko, perbatasan dibangun dalam bentuk tembok karena tingginya ancaman people smuggling dan narkotika. Sementara di perbatasan Malaysia–Thailand digunakan pagar beton setengah dengan kawat berduri,” ujarnya.
Namun, menurutnya, pendekatan seragam tidak bisa diterapkan di Indonesia. Faktor sosial dan ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan menjadi variabel penting dalam menentukan kebijakan.
“Tidak semua wilayah perbatasan Indonesia bisa dipagari. Di perbatasan Indonesia–Malaysia, masih banyak saudara-saudara kita yang sangat bergantung pada aktivitas lintas batas untuk memenuhi kebutuhan pangan,” katanya.
Lebih jauh, ia memaparkan sejumlah persoalan krusial yang masih membayangi kawasan perbatasan, mulai dari mobilitas lintas negara yang tinggi, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga ancaman kejahatan transnasional seperti penyelundupan dan peredaran narkotika.
Salah satu tantangan nyata terlihat pada konektivitas wilayah di Kalimantan. Pembangunan jalan sabuk perbatasan yang belum sepenuhnya terhubung dinilai menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Ada jalan sabuk yang sudah dibangun pemerintah, tetapi belum sepenuhnya tersambung antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Makhruzi menekankan bahwa pengelolaan perbatasan harus berpijak pada dua dimensi utama, yakni keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Kedua aspek ini harus berjalan beriringan agar pembangunan di wilayah terluar tidak timpang.
“Pembangunan Indonesia harus dimulai dari pinggiran. Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan negara yang harus kita perkuat,” tegasnya.
Dalam upaya mempercepat pembangunan, BNPP juga mendorong berbagai program lintas kementerian dan lembaga. Di antaranya pengamanan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil terluar, pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga pendampingan pembangunan wilayah kepulauan.
Salah satu program prioritas adalah peningkatan kualitas hunian masyarakat di perbatasan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pusat Statistik.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 15.000 rumah. Harapannya, program ini dapat tuntas dan cepat, karena kondisi perumahan masyarakat perbatasan memang masih sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya penguatan sistem pertahanan dan keamanan, termasuk optimalisasi peran aparat TNI dan Polri dalam menjaga wilayah perbatasan dari berbagai ancaman ilegal.
Sebagai langkah strategis, BNPP merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi, pemanfaatan teknologi modern di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
Tak kalah penting, pembangunan sumber daya manusia di kawasan perbatasan juga harus menjadi prioritas, terutama melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kita dorong pembangunan sekolah dan layanan kesehatan di perbatasan. SDM unggul adalah kunci agar masyarakat perbatasan memiliki martabat dan daya saing,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memperkuat diplomasi dengan negara tetangga guna mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah serta memastikan kepastian hukum.
Menutup paparannya, Makhruzi berharap para anggota DPRD dapat berperan aktif sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan pembangunan perbatasan. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengubah wajah perbatasan dari wilayah tertinggal menjadi beranda depan Indonesia yang aman dan sejahtera.
