PONTIANAK – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurut Wamentan Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu, kemandirian pangan hanya dapat tercapai apabila petani memperoleh perlindungan, kepastian usaha, serta harga hasil panen yang menguntungkan.
Hal tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu (28/6/2026).
“Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya. Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera,” kata Wamentan Sudaryono.
Ia menegaskan, organisasi HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan memastikan kesejahteraan petani meningkat seiring tercapainya swasembada pangan nasional.
Menurut Wamentan Sudaryono, keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan petani.
“Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono juga memberikan perhatian khusus kepada petani kelapa sawit di Kalimantan Barat. Ia mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit agar membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi,” tegasnya.
Selain memastikan perlindungan harga, Wamentan Sudaryono membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat dan petani agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani,” katanya.
Wamentan Sudaryono optimistis sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, serta seluruh pelaku pertanian akan mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan.
“Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh,” pungkasnya.***
