JAKARTA – Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengecam keras serangan Amerika Serikat yang menghantam sejumlah fasilitas sipil di Iran.
Menurutnya, aksi militer yang menyebabkan korban warga sipil tidak dapat dibenarkan serta berpotensi memperbesar konflik di Timur Tengah.
“Saya mengutuk dengan sekeras-kerasnya penggunaan kekuatan militer yang menyasar infrastruktur sipil dan menimbulkan korban dari warga tidak berdosa.”
“Tidak ada pembenaran apa pun untuk serangan yang menewaskan dan melukai warga sipil,” tegas Syahrul dikutip dari Parlementaria, Sabtu (18/7/2026).
Laporan media internasional menyebut serangan pada Kamis (16/7/2026) menghantam bandara, stasiun kereta api, serta dua jembatan di Iran.
Serangan tersebut dilaporkan mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka dari kalangan masyarakat sipil.
Syahrul menilai meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran harus diselesaikan melalui dialog, bukan operasi militer.
Ia mengingatkan konflik di kawasan Selat Hormuz berpotensi meluas apabila pendekatan kekerasan terus digunakan.
“Di saat dunia membutuhkan lebih banyak dialog dan diplomasi, kita justru melihat kekerasan yang kembali menelan korban sipil.”
“Ini adalah kemunduran bagi peradaban dan hukum internasional,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS tersebut.
Ia menegaskan penyelesaian sengketa antarnegara wajib mengacu pada hukum internasional, penghormatan kedaulatan, dan perlindungan warga sipil.
Syahrul juga mengajak seluruh negara anggota PBB menolak penggunaan kekuatan militer sebagai jalan menyelesaikan perselisihan.
Menurutnya, Indonesia dan negara-negara ASEAN telah membuktikan efektivitas dialog serta kerja sama multilateral dalam menjaga stabilitas kawasan.
“Indonesia dan negara-negara ASEAN telah membuktikan bahwa dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, dan prinsip-prinsip multilateralisme adalah jalan terbaik.”
“Kita harus bersama-sama mencegah agar pendekatan kekerasan tidak menjadi norma dalam hubungan antarbangsa,” katanya.
Ia turut mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang mendorong penghentian aksi militer dan mengedepankan jalur perundingan.
Syahrul juga meminta Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah nyata untuk mencegah konflik semakin meluas.
Ia menilai perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian konflik internasional.
“Perdamaian tidak akan pernah lahir dari bom dan peluru. Ia hanya bisa lahir dari keberanian untuk duduk bersama, mendengar, dan menghormati satu sama lain. Indonesia harus berada di garda depan menyuarakan itu,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Riau tersebut.***
