JAKARTA — Pemerintah memperluas program budi daya ikan darat tematik untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Pada 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 4.000 lokasi di berbagai wilayah Indonesia dengan pengembangan yang disesuaikan potensi daerah.
“Program Budi Daya Ikan Darat Tematik bertujuan memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendukung salah satu program prioritas Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/9).
Program ini sebelumnya mulai dijalankan pada 2025 dengan cakupan awal sebanyak 100 lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Ekspansi dilakukan bertahap agar setiap wilayah memiliki kesiapan lahan, sarana produksi, sumber daya manusia, hingga akses pemasaran yang memadai.
“Mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana-prasarana, pelatihan, penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran,” katanya.
Untuk pengembangan tahun ini, pemerintah menempatkan ikan lele dan nila sebagai komoditas utama karena relatif mudah dipelihara dan memiliki pasar yang luas.
Kedua jenis ikan tersebut juga memiliki siklus pemeliharaan relatif singkat serta dapat dibudidayakan pada lahan terbatas.
Pemerintah turut mendorong penggunaan teknologi bioflok untuk meningkatkan efisiensi budi daya ikan air tawar di berbagai daerah.
“Teknologi ini dinilai mampu menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pemanfaatan pakan, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendukung praktik budi daya yang lebih ramah lingkungan,” kata Qodari.
Meski lele dan nila menjadi prioritas, pemerintah tetap membuka pengembangan komoditas air tawar lain sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
Jenis ikan yang dapat dikembangkan antara lain patin, gurami, ikan mas, serta berbagai ikan air tawar lokal.
Program tersebut juga dirancang tidak sekadar mengejar peningkatan produksi, tetapi membangun rantai pasok ikan dari pembudi daya hingga konsumen.
“Hasil panen nantinya akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada berbagai saluran, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pasar tradisional, pelaku usaha pengolahan, rumah makan, hingga jaringan ritel,” kata dia.
Pemerintah berharap perluasan program dapat meningkatkan pasokan ikan konsumsi sekaligus memperkuat ketersediaan bahan pangan bergizi di dalam negeri.
Di sisi ekonomi, budi daya ikan darat tematik juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Aktivitas produksi hingga pemasaran diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa dan memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama sektor pangan.***
