GAZA, PALESTINA – Hamas resmi membubarkan badan yang selama hampir 19 tahun mengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza. Langkah ini menjadi sinyal penting dalam upaya transisi politik pascagencatan senjata sekaligus membuka peluang bagi komite teknokrat independen mengambil alih administrasi wilayah yang masih dilanda konflik berkepanjangan.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Senin (6/7/2026) dan dinilai sebagai perubahan politik paling signifikan sejak Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza dari Fatah pada 2007. Keputusan itu juga menjadi bagian dari komitmen Hamas yang sebelumnya beberapa kali menyatakan bersedia melepaskan kendali pemerintahan setelah gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025.
Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengonfirmasi bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah mengundurkan diri sekaligus membubarkan lembaga yang selama ini menjalankan fungsi pemerintahan sipil di Gaza.
Menurut Al Thawabta, pembubaran tersebut bertujuan mempercepat proses peralihan administrasi kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite yang beranggotakan kalangan teknokrat Palestina.
“Ketua Komite Darurat Pemerintah telah resmi mengajukan pengunduran diri dan membubarkan komite tersebut untuk mempermudah transisi administrasi dan pemerintahan kepada NCAG,” ujar Ismail Al Thawabta kepada AFP.
NCAG sendiri berkedudukan di Kairo, Mesir. Komite tersebut dibentuk oleh Board of Peace, lembaga yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika memediasi kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober 2025.
Hamas Lepas Tanggung Jawab Pemerintahan
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa organisasinya sengaja melepaskan tanggung jawab pemerintahan demi membuka ruang bagi proses politik yang lebih luas.
“Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan segala dalih bagi pendudukan yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan,” kata Hazem Qassem kepada AFP.
Ia menambahkan Hamas berharap NCAG dapat segera memasuki Gaza dan mulai menjalankan fungsi administrasi sipil.
“Kami siap menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut demi memastikan keberhasilan proses transisi,” ujarnya.
Menurut seorang pejabat Hamas, keputusan tersebut juga telah dipresentasikan kepada berbagai faksi Palestina dalam pertemuan di Kairo. Mayoritas peserta disebut menyambut positif langkah tersebut karena dinilai dapat membuka jalan menuju pemerintahan sipil yang lebih inklusif.
Komite Teknokrat Belum Bisa Masuk Gaza
Meski Hamas telah membubarkan badan pemerintahannya, proses transisi belum dapat berjalan sepenuhnya. Hingga kini NCAG masih berkantor di Kairo dan belum memperoleh izin memasuki Jalur Gaza.
Laporan menyebutkan keberatan dari Israel menjadi salah satu faktor utama yang menghambat operasional komite tersebut di lapangan.
NCAG dipimpin teknokrat Palestina Ali Shaath dan dirancang untuk mengelola administrasi sipil tanpa keterlibatan langsung kelompok bersenjata. Model ini diharapkan mampu menjadi solusi sementara hingga tercapai kesepakatan politik yang lebih permanen mengenai masa depan Gaza.
Pelucutan Senjata Masih Jadi Titik Buntu
Di balik keputusan Hamas mundur dari pemerintahan, persoalan terbesar dalam perundingan damai justru belum terselesaikan.
Pakar politik asal Gaza, Mkhaimar Abusada, menilai pembubaran badan pemerintahan lebih bersifat simbolis karena belum menyentuh isu paling krusial, yakni pelucutan senjata Hamas.
“Hamas belum menyetujui pelucutan senjata dan itulah yang masih menjadi titik buntu,” ujarnya kepada AFP.
Menurut Abusada, selama persoalan persenjataan belum menemukan titik temu, perubahan struktur pemerintahan diperkirakan belum akan menghasilkan kemajuan berarti dalam proses perdamaian.
Isu tersebut menjadi agenda utama dalam pembahasan tahap kedua gencatan senjata yang difasilitasi mediator internasional di Kairo.
Negosiasi Politik Masih Berjalan
Sejumlah perundingan antara Hamas, berbagai faksi Palestina, serta mediator regional terus berlangsung untuk memperkecil perbedaan pandangan mengenai tahapan lanjutan kesepakatan damai.
Salah satu sumber diplomatik yang mengikuti sebagian pembicaraan mengatakan pengumuman Hamas memperlihatkan adanya upaya mendorong proses politik agar kembali bergerak setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan.
Di sisi lain, langkah tersebut juga dipandang sebagai cara Hamas mengalihkan perhatian kepada tuduhan bahwa Israel belum menjalankan seluruh komitmennya dalam perjanjian gencatan senjata.
Tahap Kedua Gencatan Senjata Belum Tercapai
Tahap pertama gencatan senjata sebelumnya menghasilkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.
Namun, tahapan berikutnya yang mencakup pelucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan baru di Gaza, serta penarikan bertahap pasukan Israel hingga kini belum berhasil diwujudkan.
Selama proses itu mandek, Israel justru memperluas penguasaan militernya di Jalur Gaza. Berdasarkan berbagai laporan, pasukan Israel kini mengendalikan hampir 70 persen wilayah tersebut.
Sementara itu Hamas tetap bersikeras bahwa pembentukan pemerintahan Palestina harus lebih dahulu disepakati sebelum pembahasan mengenai penyerahan sebagian persenjataannya dilakukan.
Perbedaan pandangan mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang masih menjadi hambatan utama dalam negosiasi. Israel menolak Hamas kembali memimpin wilayah tersebut, tetapi juga belum menyetujui pengambilalihan penuh oleh Otoritas Palestina yang berkedudukan di Ramallah.
Korban Terus Bertambah
Di tengah proses politik yang belum mencapai kesepakatan final, situasi kemanusiaan di Jalur Gaza masih memprihatinkan.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 1.072 warga Palestina dilaporkan meninggal sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025. Angka tersebut dinilai kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di pihak Israel, militer menyatakan kehilangan lima prajurit dan satu kontraktor selama periode gencatan senjata.
Meski Hamas telah mengambil langkah mundur dari pemerintahan sipil, masa depan Jalur Gaza masih bergantung pada keberhasilan negosiasi tahap kedua gencatan senjata. Selama belum tercapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata, tata kelola pemerintahan, dan penarikan pasukan Israel, transisi politik di wilayah tersebut diperkirakan masih akan menghadapi tantangan besar.
