SUMBAWA, 8 Juli 2026 – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal, bersama masyarakat melakukan penanaman mangrove di Desa Labuan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa (8/7).
Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Mangrove Nasional sekaligus menandai rampungnya program PTFI dalam menanam 1,5 juta bibit mangrove di lahan seluas 484 hektare di NTB.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan rehabilitasi mangrove merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengapresiasi komitmen PT Freeport Indonesia dalam mendukung program penanaman mangrove nasional.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan target Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penanaman dua miliar pohon sebagai respons terhadap krisis lingkungan global.
“PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di Nusa Tenggara Barat dan menargetkan rehabilitasi 12.000 hektare di seluruh Indonesia, terutama di Papua.”
“Mangrove memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem pesisir, menyerap karbon, dan mendukung mata pencaharian masyarakat.”
“Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan lingkungan,” kata Jumhur.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan, total luas area penanaman mangrove di NTB mencapai 484 hektare atau sekitar 73 persen dari total penanaman mangrove yang dilakukan PTFI di luar wilayah operasional perusahaan di Papua.
Dari total tersebut, seluas 445 hektare berada di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Kabupaten Lombok Timur. Penanaman dilaksanakan sepanjang 2025 hingga 2026 dengan total 1,5 juta bibit mangrove.
Program penanaman mangrove di NTB merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta PTFI yang ditandatangani pada 2023.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen PTFI mendukung restorasi mangrove nasional di luar wilayah operasional perusahaan di Papua dengan target rehabilitasi seluas 2.000 hektare.
Lokasi penanaman ditentukan berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian diverifikasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).
Hingga kini, lokasi yang telah terverifikasi untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove PTFI mencapai 834 hektare.
Dari luasan tersebut, realisasi penanaman di luar Papua telah mencapai 666 hektare dengan sekitar dua juta bibit mangrove.
Program tersebut tersebar di delapan provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ribuan masyarakat juga terlibat aktif dalam pelaksanaannya.
“Kemudian untuk Papua khususnya di Kabupaten Mimika, PTFI telah menanam sekitar 5,5 juta bibit mangrove di area seluas lebih dari 2.184 hektare di Papua,” kata Tony.
Tony menambahkan, penanaman 1,5 juta bibit mangrove di NTB melibatkan sekitar 1.500 masyarakat lokal, mulai dari proses pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak hanya mendukung keberhasilan rehabilitasi kawasan pesisir, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian mangrove serta pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
Salah satu anggota Komunitas Mangrove Sumbawa, Muhammad Tisnaini, mengapresiasi program tersebut karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
“Kami telah membina lima kelompok masyarakat yang kini mampu memproduksi bibit hingga melakukan penanaman secara mandiri.”
“Keberadaan mangrove juga membantu nelayan karena menjadi habitat berbagai jenis ikan, sehingga mereka tidak perlu melaut terlalu jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan,” kata Tisnaini.
Ia berharap semakin banyak masyarakat, khususnya di kawasan pesisir, ikut menjaga dan merawat hutan mangrove agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang.
Kegiatan penanaman mangrove di Labuan Alas menjadi simbol kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus penyerap karbon yang berperan penting dalam menghadapi perubahan iklim.
“PTFI berharap kolaborasi ini dapat terus memperkuat upaya rehabilitasi ekosistem pesisir serta menciptakan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Tony.***
