JAKARTA – Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra terus digenjot oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian, melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan merata.
Langkah strategis ini menjadi fokus utama dalam Rapat Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/2/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, dan dihadiri berbagai instansi seperti BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, serta perwakilan pemerintah daerah terdampak.
Salah satu agenda penting titodalam pertemuan adalah evaluasi kebutuhan dasar warga di hunian sementara (huntara), termasuk penyediaan dapur umum dan pemenuhan kebutuhan harian mereka.
“Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung,” kata Tito.
Tito menuturkan, huntara menjadi tempat penampungan sementara bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir.
Mereka tinggal di sana hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun oleh pemerintah. Sementara itu, warga juga bisa memilih tinggal di rumah keluarga atau menyewa tempat lain dengan kompensasi Dana Tunggu Hunian (DTH).
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan finansial berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Bantuan tersebut terdiri dari:
- Rp15 juta untuk rumah rusak ringan.
- Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
- Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang.
Khusus untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan sebesar Rp60 juta akan disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di lahan relokasi.
Tak hanya bantuan rumah, pemerintah juga menggulirkan bantuan perabotan rumah tangga dan stimulan ekonomi untuk memulihkan kesejahteraan warga terdampak.
“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya,” ujarnya.
Selain isu bantuan, Tito juga menyoroti penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih berserakan di sejumlah daerah. Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menentukan kebijakan penanganan limbah pascabencana tersebut.
Forum tersebut turut dihadiri oleh tokoh penting seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta sejumlah pejabat lainnya yang berperan langsung dalam proses rehabilitasi.***
