JAKARTA – Anggota DPR RI dari Komisi VII, Novita Hardini, menekankan urgensi penyaluran LPG 3 kg yang akurat dan berpihak pada kelompok rentan, seperti rumah tangga miskin serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pernyataan ini disampaikan saat ia melakukan inspeksi langsung ke kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) pada Senin, 24 Maret 2025, sebagai bagian dari agenda pengawasan legislatif.
Kunjungan kerja tersebut mempertemukan legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII—meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan—dengan petinggi Pertamina, termasuk Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Aji Anom Purwasakti.
Diskusi intensif digelar untuk mengevaluasi efektivitas distribusi energi bersubsidi serta mencari solusi atas tantangan yang ada.
“Sebagai mitra pemerintah, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Saya juga ingin memastikan bahwa LPG 3 kg benar-benar sampai ke masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil menengah tanpa hambatan,” ungkap Novita dalam keterangan resminya.
Namun, di balik misi tersebut, Novita mengungkap tiga isu krusial yang masih membayangi distribusi LPG 3 kg. Pertama, subsidi ini kerap disalahgunakan oleh usaha menengah hingga besar yang seharusnya tidak berhak mengaksesnya.
Kedua, praktik penimbunan masih marak, memicu kelangkaan dan kenaikan harga yang akhirnya membebani masyarakat kecil serta UMKM. Ketiga, lemahnya basis data penerima manfaat menjadi kendala utama dalam pengendalian distribusi.
“Kami ingin mendengar langsung dari Pertamina mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala ini, serta bagaimana DPR RI dapat mendukung kebijakan yang lebih efektif dalam pengawasan dan distribusi LPG bersubsidi,” tambahnya.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini mendorong Pertamina untuk mempercepat transformasi energi hijau menuju target net zero emission pada 2026. Ia menilai inovasi teknologi ramah lingkungan dan penguatan hilirisasi energi harus menjadi prioritas agar manfaatnya merata, khususnya di Jawa Timur.
“Pertumbuhan ekonomi hanya bisa tercapai jika energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Pengawasan harus lebih diperketat, dan bagaimana inovasi dalam distribusi dan penggunaan energi hijau harus terus dikembangkan,” tegasnya.
Harapannya, sinergi antara DPR, Pertamina, dan masyarakat dapat mewujudkan distribusi yang transparan serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.***
