JAKARTA – Program revitalisasi sekolah yang digagas pemerintah pada 2026 tidak hanya difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, tetapi juga diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Revitalisasi sekolah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah tahun ini dengan target mencapai 71.744 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa target tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan rencana awal yang sebelumnya hanya menyasar 11.744 sekolah.
“Tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” jelas Abdul dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis (11/6).
Menurut Abdul, pada tahap awal pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk merevitalisasi 11.744 sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak.
Seiring meningkatnya komitmen pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional, jumlah sekolah penerima program kemudian diperluas sebanyak 60.000 satuan pendidikan sehingga total target revitalisasi melonjak menjadi 71.744 sekolah.
Hingga pertengahan tahun 2026, progres pengerjaan program tahap awal telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Abdul menyebutkan bahwa sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi telah berhasil diselesaikan dan sebagian sekolah diperkirakan sudah siap digunakan pada awal tahun ajaran baru.
“Bahkan, beberapa di antaranya sudah bisa selesai di bulan Juli atau Agustus, dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027,” lanjut dia.
Program ini tidak hanya diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik, tetapi juga dirancang agar memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar.
Pemerintah menilai skema revitalisasi sekolah mampu menciptakan efek berganda karena melibatkan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan maupun renovasi fasilitas pendidikan.
Pelaksanaan proyek dilakukan melalui mekanisme swakelola sehingga setiap satuan pendidikan memiliki peran langsung dalam mengatur kebutuhan pembangunan sesuai kondisi di lapangan.
Skema tersebut sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pekerjaan konstruksi, pengadaan material, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
“Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 (sekolah) tu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ungkapnya.
Dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai sekitar 1,1 juta orang, program ini menjadi salah satu proyek pemerintah dengan dampak penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2026.
Dampak positif program revitalisasi juga dirasakan masyarakat di berbagai daerah, khususnya wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau kawasan 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut tergolong tinggi.
Pihak sekolah, guru, hingga para siswa disebut menyambut baik perbaikan fasilitas yang selama ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung kualitas pembelajaran.
“Karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” pungkas dia.
Pemerintah berharap percepatan revitalisasi puluhan ribu sekolah ini dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang tersebar hingga ke daerah.***
