SULAWESI UTARA — Pemerintah tengah mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih sebagai kekuatan baru untuk memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop UKM) Ferry Juliantono menyampaikan, kementerian membuka peluang pemanfaatan gedung-gedung terbengkalai milik negara sebagai kantor operasional koperasi ini.
“Segera pemda melakukan inventarisir semua aset pemerintah yang ada. Dan segera berikan laporan dan usulan kepada pemerintah pusat,” ujar Wamenkop, dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Utara, Sabtu (31/5/2025).
Langkah tersebut, lanjut Ferry, bukan hanya efisien secara anggaran, tetapi juga mempercepat aktivasi koperasi di daerah tanpa membebani biaya pembangunan baru.
Ia menyatakan bahwa pemanfaatan aset pemerintah adalah tahapan awal sebelum Kopdes menjalankan unit usaha secara aktif.
Dalam kerangka bisnisnya, Kopdes/Kelurahan Merah Putih akan difasilitasi untuk menyalurkan berbagai produk bersubsidi seperti elpiji 3 kg, minyak goreng, pupuk, benih, dan kebutuhan pokok lain yang dibutuhkan masyarakat desa.
Bahkan, produk layanan perbankan dari bank Himbara hingga bank daerah juga akan disalurkan melalui jaringan koperasi ini.
“Produk-produknya bisa langsung disalurkan kepada Kopdes/Kel Merah Putih,” kata Wamenkop.
Ferry menegaskan, sinergi antara koperasi desa dengan UMKM dan BUMDes akan membentuk ekosistem yang saling menguatkan dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa Kemenkop akan menyediakan berbagai modul pelatihan sebagai bagian dari pendampingan.
“Kita membangun ekosistem yang lebih baik. Jadi, kami mendapat tugas untuk membuat skema dan modul-modul pelatihan,” ucap Wamenkop.
Saat ini, lanjut Ferry, pihaknya tengah memfinalisasi sejumlah persiapan seperti rancangan model bisnis, materi pelatihan, dan kesiapan fasilitas koperasi.
“Kita akan matangkan, supaya nanti Oktober bisa langsung operasional,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyusun mock-up sebanyak 80 ribu koperasi dengan jenis usaha berbeda, mulai dari koperasi berbasis nelayan, peternakan, pertanian hingga pengelola pasar desa.
Rencana ini ditargetkan rampung pada bulan Juli sebagai tahap awal replikasi nasional.***
