Badan Gizi Nasional (BGN) siap merombak total skema penyaluran anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak akan lagi menerima dana insentif operasional yang dipukul rata sebesar Rp6 juta per hari.
Langkah ini diambil setelah BGN melakukan evaluasi mendalam dan berkomitmen untuk menelaah ulang data riil para penerima manfaat di setiap wilayah secara presisi.
“Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp6 juta semua kan,” ungkap Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, selepas menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Koreksi Kebijakan Lama: Atasi Ketimpangan Porsi dan Dana
Arumsari membeberkan bahwa di bawah kepemimpinan BGN terdahulu, regulasi finansial yang diterapkan cenderung kurang proporsional. Anggaran operasional operasional dapur disamaratakan tanpa melihat beban kerja riil di lapangan.
Dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat dan dapur yang hanya melayani 500 penerima manfaat sama-sama mengantongi insentif Rp6 juta sehari. Penataan ulang besaran insentif akan langsung disesuaikan dengan volume nyata jumlah kepala yang diberi makan oleh SPPG tersebut.
Selain mengubah nominal, BGN juga membuka opsi melakukan penggabungan (merger) beberapa titik dapur di wilayah yang jumlah penerima manfaatnya tergolong sedikit. Langkah refocusing ini diambil demi memastikan efektivitas jangkauan program.
Insentif Kini Berbasis Kualitas dan Keamanan Pangan
Lebih lanjut, Arumsari menegaskan bahwa parameter pemberian insentif di masa depan tidak lagi sekadar menghitung kuantitas atau jumlah output porsi makanan yang berhasil diproduksi. BGN akan memasukkan indikator kualitas sebagai syarat utama pencairan dana.
Setiap pengelola dapur diwajibkan mampu menjaga mutu masakan agar sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan, sekaligus menjamin aspek higienitasnya.
“Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi,” tutur Arumsari menjabarkan indikator baru tersebut.
Demi Menekan Potensi Pemborosan Uang Negara
Melalui perombakan formula anggaran ini, BGN berharap penuh agar dana raksasa yang dialokasikan untuk program besutan Presiden Prabowo Subianto ini bisa benar-benar tepat sasaran dan akuntabel. Evaluasi ini sekaligus menjadi jawaban pemerintah untuk menutup celah kebocoran anggaran yang sempat memicu pemborosan keuangan negara.
“Jadi semua itu diharapkan nantinya kita akan memang bagaimana program ini tercapai, tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang ya memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara,” pungkasnya tegas.
