JAKARTA – Anggota Samuel Wattimena dari Komisi VII DPR RI menilai transformasi distribusi digital merupakan langkah strategis untuk memperluas akses film nasional hingga wilayah yang belum memiliki fasilitas bioskop memadai.
Dalam pandangannya, perhatian publik selama ini terlalu terfokus pada minimnya penayangan film lokal di jaringan bioskop besar, padahal persoalan distribusi juga menjadi hambatan utama industri perfilman nasional.
Ia menegaskan bahwa banyak rumah produksi tidak mampu menggandakan cukup banyak kopi film untuk distribusi nasional karena tingginya biaya produksi dan penggandaan.
“Selama ini pembahasan lebih banyak berfokus pada kenapa bioskop besar tidak cukup menayangkan film nasional. Namun dari rapat hari ini saya memahami bahwa persoalannya juga ada pada distribusi.”
“Banyak film nasional yang tidak membuat cukup banyak kopi untuk disebarkan ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia karena membutuhkan biaya yang besar,” ujar Samuel usai RDPU Panja Komisi VII DPR RI tentang Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, turut dibahas masukan dari pelaku industri seperti Direktur Eksekutif Cinema Poetica dan Direktur Utama PT Rangkai Kreativitas Indonesia yang menyoroti tantangan nyata dalam ekosistem distribusi film di tanah air.
Hasil diskusi menunjukkan bahwa keterbatasan distribusi membuat sejumlah film nasional berpotensi besar tidak dapat menjangkau penonton di berbagai daerah meski memiliki daya tarik pasar yang tinggi.
Samuel juga menyoroti berbagai temuan kajian ekosistem perfilman Indonesia yang dianggap penting sebagai dasar penyusunan kebijakan penguatan industri film nasional ke depan.
Ia menilai pendekatan digital lebih relevan dibandingkan pembangunan bioskop secara masif di daerah dengan tingkat penonton rendah karena efisiensi dan jangkauan yang lebih luas.
“Di era digital sekarang, kita tidak perlu terlalu terpaku bahwa setiap daerah harus memiliki gedung bioskop. Yang perlu didukung adalah bagaimana film nasional bisa diakses masyarakat secara lebih luas melalui platform digital,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan distribusi digital harus diimbangi dengan langkah tegas dalam memberantas pembajakan yang semakin kompleks di era teknologi saat ini.
Samuel juga menilai kehadiran platform digital lokal perlu diperkuat agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemain global yang mendominasi pasar distribusi konten.
Ia menegaskan pentingnya keberagaman pelaku industri agar ekosistem distribusi film nasional lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu pemain. Populasi Indonesia sangat besar, sehingga perlu ada lebih banyak pelaku yang mengembangkan model distribusi seperti ini agar akses masyarakat terhadap film nasional semakin luas,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa film bukan hanya produk hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan medium penting dalam memperkenalkan keragaman budaya Indonesia ke masyarakat luas.
Menurutnya, kekayaan cerita dari berbagai daerah dapat menjadi kekuatan utama perfilman nasional dalam memperkuat nilai kebangsaan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Ia juga mendorong para kreator untuk membangun narasi yang kuat sejak awal agar film memiliki daya tarik sekaligus pesan budaya yang mudah dipahami publik.***
