JAKARTA – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Pertamina dan jajaran subholding, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyampaikan pandangannya terkait berbagai persoalan yang dihadapi Pertamina saat ini.
Menanggapi wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki permasalahan di Pertamina, Kawendra menilai bahwa langkah tersebut tidak diperlukan.
“Kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada penegak hukum yang telah melakukan tugasnya sebaik mungkin. Saat ini, di era Pak Prabowo, kita melihat bahwa penegakan hukum sangat luar biasa dan sedang dilakukan secara optimal,” ujar Kawendra dalam rapat, Selasa (11/3/25).
Ia juga menegaskan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh. Menurutnya, hal ini menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa.
“Pak Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi sebaik-baiknya, setegak-tegaknya. Salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah membersihkan dari dalam serta memberikan catatan-catatan yang memang perlu dirapikan ke depan,” lanjutnya.
Kawendra mengingatkan bahwa Indonesia hanya membutuhkan tiga faktor utama untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, sebagaimana yang pernah disampaikan Prabowo.
“Pertama, pemerintahan yang bersih dan konsekuen. Kedua, strategi yang benar. Ketiga, manajemen yang baik. Artinya, kondisi Pertamina saat ini penuh tantangan, tetapi ini bisa menjadi peluang bagi Pertamina untuk naik kelas. Kami sangat optimis bahwa di dalam tubuh Pertamina masih banyak orang-orang yang memiliki semangat merah-putih,” ujarnya.
Selain itu, Kawendra mendorong Pertamina untuk segera mengadopsi teknologi canggih guna mengurangi potensi kecurangan dalam sistem.
“Kalau perlu gunakan kecerdasan buatan (AI) agar setiap potensi fraud (kecurangan) dapat terdeteksi sejak dini. Dengan teknologi yang tepat, stok yang kurang atau kejanggalan dalam sistem bisa langsung terlihat, sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” tutupnya.
