JAKARTA — Hubungan Amerika Serikat dan Israel menghadapi ujian serius menjelang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) perdamaian antara Washington dan Teheran di Jenewa, Swiss, Jumat (19/6/2026). Di saat dunia menanti berakhirnya konflik yang mengguncang Timur Tengah selama berbulan-bulan, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance justru melontarkan kritik tajam terhadap para pejabat Israel yang menentang kesepakatan damai tersebut.
Pernyataan Vance menjadi sorotan internasional karena dianggap sebagai perubahan sikap yang tidak biasa dari Washington. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat dikenal sebagai sekutu utama Israel dan hampir selalu berada di garis depan dalam membela kepentingan negara tersebut di berbagai forum internasional.
Namun, menjelang peresmian kesepakatan damai dengan Iran, Gedung Putih mengirim sinyal berbeda. Pemerintahan Presiden Donald Trump tampak semakin frustrasi terhadap sikap sebagian elite politik Israel yang terus mendorong kelanjutan operasi militer meskipun proses diplomasi telah menghasilkan kesepakatan penghentian konflik.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Vance menegaskan bahwa Israel seharusnya menyadari posisi strategisnya saat ini dan tidak menjadikan Presiden Trump sebagai sasaran kritik.
“Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di seluruh dunia yang bersimpati kepada negara Israel saat ini,” kata Vance.
Ia kemudian memperingatkan bahwa sebagian kalangan politik Israel gagal memahami realitas geopolitik yang sedang berkembang.
“Masalah bagi Israel bukanlah Donald J. Trump, dan siapa pun di Israel yang berpikir bahwa masalah terbesar mereka adalah presiden Amerika Serikat perlu bangun dan menyadari realitas situasi yang dihadapi negara tersebut,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian luas karena menunjukkan ketegangan yang semakin nyata antara dua negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan sangat erat.
Retaknya Kesepakatan Perang
Ketegangan Washington-Tel Aviv berawal dari perbedaan pandangan mengenai arah perang melawan Iran.
Amerika Serikat dan Israel diketahui meluncurkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Kampanye militer itu berlangsung lebih dari satu bulan dan menjadi salah satu konflik paling berbahaya di kawasan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.
Namun setelah gencatan senjata pendahuluan dicapai pada 8 April, perbedaan strategi mulai muncul.
Presiden Trump memilih jalur diplomasi untuk mengakhiri perang yang semakin tidak populer di dalam negeri Amerika Serikat. Selain menimbulkan tekanan politik, konflik tersebut juga berdampak terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk pasar energi dan rantai pasok internasional.
Di sisi lain, sejumlah tokoh politik Israel menginginkan operasi militer tetap dilanjutkan guna memberikan tekanan lebih besar terhadap Teheran.
Perbedaan itulah yang kemudian berkembang menjadi gesekan politik terbuka antara Washington dan sebagian pejabat Israel.
Vance secara khusus menyoroti sikap sejumlah anggota kabinet Israel yang menurutnya tidak menghargai dukungan besar yang selama ini diberikan Amerika Serikat.
Menurut dia, Israel selama bertahun-tahun memperoleh perlindungan diplomatik sekaligus bantuan militer dalam jumlah besar dari Washington.
Wapres AS itu bahkan menyebut Israel saat ini berada dalam posisi yang semakin terisolasi di panggung internasional dan memiliki sedikit sekutu selain Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai teguran keras terhadap kelompok-kelompok politik di Israel yang menolak kesepakatan damai dengan Iran.
Ben-Gvir Tolak Terikat Kesepakatan Trump
Salah satu kritik paling keras terhadap kesepakatan Washington-Teheran datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.
Politikus ultranasionalis tersebut secara terbuka menyatakan bahwa Israel tidak wajib mengikuti arah kebijakan yang disepakati pemerintahan Trump dengan Iran.
Ben-Gvir menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk terhadap tekanan internasional dan tetap akan mengambil langkah yang dianggap perlu demi kepentingan keamanan nasional Israel.
Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari sebelum penandatanganan resmi MoU perdamaian.
Meski demikian, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memilih sikap yang lebih hati-hati. Hingga kini ia belum secara terbuka menyerang atau mengkritik Presiden Trump terkait proses negosiasi dengan Iran.
Vance pun mengakui bahwa Netanyahu tidak secara langsung menentang kebijakan Gedung Putih. Namun ia menyindir sejumlah anggota kabinet Israel yang dinilainya tidak memahami besarnya dukungan yang telah diberikan Amerika Serikat selama ini.
Kantor Perdana Menteri Israel sendiri memilih tidak memberikan tanggapan atas kritik yang dilontarkan Wakil Presiden AS tersebut.
Trump Makin Kecewa pada Netanyahu
Retaknya hubungan kedua sekutu itu juga terlihat dari sejumlah pernyataan Presiden Trump dalam beberapa hari terakhir.
Trump dilaporkan menunjukkan kekecewaan terhadap Netanyahu dan menilai langkah-langkah pemerintah Israel berpotensi mengganggu proses perdamaian yang sedang dibangun Washington bersama Teheran.
Presiden AS bahkan mengklaim bahwa dukungan Amerika selama ini menjadi faktor penting yang memungkinkan Israel mempertahankan posisinya di tengah tekanan internasional.
Dalam beberapa kesempatan, Trump juga disebut mengesampingkan keterlibatan Israel selama proses negosiasi dengan Iran. Ia bahkan mengkritik serangan udara Israel di Beirut, Lebanon, yang dinilai dapat memperburuk stabilitas kawasan.
Sikap tersebut memperkuat kesan bahwa Washington kini lebih fokus pada penyelesaian diplomatik dibandingkan opsi militer.
Pernyataan Netanyahu Bayangi Kesepakatan Perdamaian
Di tengah proses penandatanganan MoU yang tinggal menghitung jam, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang memunculkan kekhawatiran baru.
Dalam komentarnya mengenai kesepakatan yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang saat ini diduduki di Lebanon selatan.
Menurutnya, keberadaan militer Israel di kawasan tersebut akan dipertahankan selama masih dianggap penting bagi keamanan nasional negaranya.
“Selama kebutuhan keamanan Israel membutuhkannya,” kata Netanyahu.
Pernyataan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan semangat kesepakatan damai yang menyerukan penghentian seluruh pertempuran serta penghormatan terhadap integritas wilayah Lebanon.
Meski demikian, Netanyahu tetap berupaya menjaga hubungan dengan Washington.
“Penting untuk mempertahankan hubungan penting dengan teman-teman Amerika kami yang berjuang bahu-membahu dengan kami, dan kami sangat menghargai itu,” ujarnya.
Dunia Menanti Implementasi Perdamaian
Penandatanganan MoU perdamaian Amerika Serikat dan Iran di Jenewa dipandang sebagai langkah bersejarah yang dapat mengakhiri salah satu konflik paling berisiko di Timur Tengah.
Namun, munculnya perbedaan sikap antara Washington dan Tel Aviv menunjukkan bahwa tantangan implementasi kesepakatan masih sangat besar.
Bagi pemerintahan Trump, keberhasilan perdamaian dengan Iran menjadi peluang untuk menstabilkan kawasan dan meredakan tekanan ekonomi global. Sementara bagi Israel, persoalan keamanan jangka panjang tetap menjadi pertimbangan utama yang belum sepenuhnya terjawab melalui kesepakatan tersebut.
Ketika dunia menyambut prospek berakhirnya perang, sorotan kini tidak hanya tertuju pada hubungan AS-Iran, tetapi juga pada masa depan aliansi strategis Amerika Serikat dan Israel yang untuk pertama kalinya dalam konflik ini menunjukkan retakan secara terbuka.
