JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ambisius bernama Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang putus sekolah, dengan menyediakan pendidikan berkualitas setara sekolah unggulan. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata dari visi Presiden Prabowo. “Ini adalah idenya Presiden Prabowo, untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkualitas, terutama untuk keluarga yang tidak mampu,” ujar Gus Ipul saat berada di Kabupaten Serang, Banten, Jumat (23/5/2025).
Ia menambahkan bahwa program ini fokus pada keluarga miskin ekstrem dengan anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau SMA.
Langkah Nyata Menuju Pendidikan Inklusif
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama terpadu yang akan dibangun di 100 titik di seluruh Indonesia mulai Juli 2025. Setiap sekolah diharapkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan, “Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA. Tiap sekolah diharapkan ada 1.000 siswa dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka sekolah di 100 titik.”
Program ini tidak hanya menawarkan pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas setara sekolah unggulan. Gus Ipul menegaskan, “Sekolah Rakyat tidak boleh dipandang sebelah mata. Meski gratis, dari sisi kualitas maupun fasilitasnya setara dengan sekolah unggulan.” Pendekatan ini bertujuan untuk memuliakan keluarga miskin dan memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak mereka.
Antusiasme Masyarakat dan Dukungan Lintas Sektor
Antusiasme masyarakat terhadap Sekolah Rakyat terlihat jelas. Hingga awal Mei 2025, lebih dari 5.000 anak telah mendaftar untuk mengikuti program ini. Survei Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa 94,4% masyarakat mendukung inisiatif ini, dengan 83,9% responden yakin Sekolah Rakyat mampu mengatasi masalah putus sekolah dan menjadi solusi nyata melawan kemiskinan.
Berbagai daerah mulai bersiap menyambut program ini. Di Pekanbaru, Wali Kota Agung Nugroho menyatakan rasa syukurnya karena kota tersebut terpilih sebagai salah satu lokasi Sekolah Rakyat.
“Kami sudah menerima salinan putusan dari Kementerian Sosial,” katanya, menegaskan kesiapan daerahnya untuk mendukung program ini mulai tahun ajaran 2025/2026. Sementara itu, di Makassar, dua lokasi telah disiapkan untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat, yaitu Sentra Wirajaya dan BBPPKS Makassar.
Tantangan dan Kritik
Meski mendapat sambutan positif, program ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa pendidikan seharusnya tetap menjadi ranah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Ada kekhawatiran bahwa mengelompokkan anak-anak dari keluarga miskin dalam satu sekolah tanpa interaksi sosial dengan kelompok lain dapat memperkuat stigma dan memerangkap mereka dalam lingkaran kemiskinan.
“Kemensos seharusnya memperkuat sisi sosial. Pendidikan sebaiknya tetap menjadi domain Kemendikbud dan Kemenag, lalu kalau orang miskin dikumpulkan jadi satu tanpa jembatan relasi sosial dengan kalangan lain, mereka bisa terperangkap dalam lingkaran kemiskinan,” ujar seorang pengamat.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan inklusif. Contohnya, di Sekolah Al Hikmah Boarding School Batu, siswa dari sekolah unggulan turut dilibatkan untuk mengajari calon siswa Sekolah Rakyat.
“Pendidikan tanpa sekat tersebut merupakan salah satu hal yang ingin diwujudkan melalui Sekolah Rakyat,” ungkap Gus Ipul, yang terharu melihat antusiasme siswa Al Hikmah menyambut calon siswa dari keluarga miskin.
Persiapan dan Dukungan Infrastruktur
Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah telah memulai berbagai persiapan, termasuk rekrutmen guru dan kepala sekolah. Proses seleksi tenaga pendidik dilakukan dengan mekanisme mirip PPPK, dengan target penyelesaian dalam enam hari. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun infrastruktur untuk mendukung 100 Sekolah Rakyat tahap pertama, dengan setiap sekolah membutuhkan lahan minimal delapan hektare.
Namun, tantangan masih ada. Di Solo, misalnya, pembangunan Sekolah Rakyat untuk jenjang SD dan SMP terkendala ketersediaan lahan, meskipun jenjang SMA sudah siap beroperasi dengan kapasitas 100 siswa pada tahun ajaran mendatang.
Harapan untuk Generasi Emas
Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi juga simbol harapan untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Dengan pendidikan berkualitas, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan dapat keluar dari jerat kemiskinan dan meraih cita-cita yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan Presiden Prabowo, “Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak.”
Program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk filantropis dunia seperti Bill Gates, yang menyatakan minatnya untuk membantu Indonesia mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan. Dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen kuat dari pemerintah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Sekolah Rakyat, Prabowo Subianto, pendidikan gratis, kemiskinan antargenerasi, pendidikan inklusif, sekolah berasrama, Saifullah Yusuf, generasi emas.
