BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggebrak dengan rencana mengirim siswa bermasalah di Kota Depok ke barak militer untuk pembinaan karakter.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat mengatakan pembinaan karakter yang diusulkan Dedi Mulyadi dinilai “kurang tepat” untuk menangani kenakalan remaja.
Dedi Mulyadi, yang dikenal vokal soal isu pendidikan, mengusulkan agar siswa yang kerap bolos, balapan motor, atau melawan orang tua diserahkan ke TNI dan Polri untuk dididik ala militer.
“Saya mau buat program, anak-anak yang nakal di rumahnya enggak mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan diserahin ke Pemerintah Kota Depok untuk dibina di komplek militer dan komplek Polisi, setuju enggak?” ujar Dedi saat menghadiri HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Jumat, 25 April 2025.
Pendekatan Militer vs Pendekatan Edukatif
Rencana ini memicu gelombang pro dan kontra. Atip Latipulhayat menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan sudah memiliki mekanisme baku melalui guru bimbingan konseling (BK) untuk menangani siswa bermasalah.
“Kita sudah punya mekanisme yaitu dengan guru-guru bimbingan konseling (BK). Jadi, untuk menangani persoalan, masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa, termasuk di dalamnya yang disebut kenakalan siswa, itu ditangani oleh guru BK,” kata Atip.
Menurutnya, pendekatan militer mungkin efektif untuk beberapa kasus, tetapi tidak ideal untuk dunia pendidikan.
“Militer tepat untuk satu hal. Tapi tampaknya tidak begitu pas untuk yang berkaitan dengan pendidikan,” tambahnya,
Atip menekankan pentingnya pendekatan edukatif yang lebih humanis. Di sisi lain, Dedi Mulyadi yakin program ini bisa mengatasi keresahan masyarakat, khususnya orang tua yang kewalahan mendidik anak. Ia mengklaim, saat mengusulkan ide ini, banyak orang tua di acara HUT Kota Depok menyambutnya dengan tepuk tangan meriah.
“Kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kencang banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan ya,” ungkap Dedi.
Dukungan dan Kritik dari Berbagai Pihak
Program pembinaan selama enam bulan hingga satu tahun ini akan didanai Pemprov Jabar, dengan persetujuan orang tua siswa. TNI dan Polri disebut akan terlibat langsung, bahkan menjemput siswa ke rumah untuk memastikan kedisiplinan.
Di sisi lain, sebagian masyarakat mendukung ide Dedi.
“Ide bagus, daripada terus dibiarkan nakal ujung-ujung bikin resah masyarakat, mending didik secara militer, mantap Pak Dedi Mulyadi,” tulis seorang netizen di media sosial.
Komisi III DPR bahkan memuji langkah Dedi dalam menangani premanisme, meski konteksnya berbeda.
DPR: Jangan Abaikan Hak Belajar Siswa
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengesampingkan hak belajar siswa.
“Konsep bela negara lebih ditekankan pada pembangunan kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, dan kesiapan mental-spiritual untuk membela negara, bukan melalui pelatihan militer fisik,” ujarnya.
Ia menyarankan penguatan kurikulum seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai alternatif.
Dedi Mulyadi tetap optimistis dengan rencananya, yang akan dimulai secara bertahap di wilayah rawan.
Namun, DPR menekankan perlunya kajian mendalam dan dialog dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan praktisi pendidikan.
