JAKARTA – Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Sulawesi Utara yang menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desanya.
Pujian pun mengalir langsung dari Gubernur Sulut, Yulius Stefanus Komaling, dalam acara resmi peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus.
Capaian ini menempatkan Bolsel sebagai barometer kesuksesan kolaborasi antarpihak dalam memperkuat ekonomi berbasis koperasi.
Bertempat di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (31/5/2025), Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, atas keseriusan daerahnya mewujudkan program strategis nasional tersebut.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur, Sekprov, para kepala daerah se-Sulut, serta perwakilan dari desa, OPD, tenaga pendamping, dan notaris.
Langkah Bolsel dinilai bukan sekadar formalitas administratif, tetapi mencerminkan kerja nyata dan komitmen bersama dari desa, pemda, hingga masyarakat akar rumput dalam mendukung program nasional.
Gubernur bahkan menyebut Bolsel sebagai wajah semangat gotong royong yang patut ditiru daerah lain.
“Bolsel dari 81 desa, semua sudah 100 persen membentuk koperasi. Ini luar biasa. Bolsel kompak!” ujar YSK, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para undangan.
Data terakhir mencatat, dari total 1.839 desa dan kelurahan di Sulut, 92,82% telah melangsungkan Musdesus.
Namun, hanya 425 koperasi yang masih dalam tahap pengurusan akta notaris dan baru 49 yang telah resmi berbadan hukum.
Di antara semua itu, Bolsel menjadi satu-satunya kabupaten dengan tingkat keberhasilan sempurna: seluruh desanya sudah memiliki koperasi aktif.
Bupati Iskandar hadir bersama Sekda Bolsel Arvan Ohy dan jajaran kepala OPD.
Dalam testimoninya, ia menyebut capaian ini sebagai hasil sinergi lintas sektor yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah desa dan masyarakat lokal.
Hal ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan nasional yang kini menjadi prioritas pembangunan desa.
Di sisi lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan mandat strategis dari Presiden RI yang tertuang dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2025.
“Presiden ingin memastikan tidak ada lagi warga desa yang hidup dalam kemiskinan. Koperasi ini bukan sekadar program ekonomi, tapi instrumen strategis pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Yandri.
Yandri juga menyatakan optimismenya terhadap kesiapan Sulut dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak utama ekonomi desa menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
“Harapan Presiden Prabowo, tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Untuk itu, desa harus kuat, dan Koperasi Merah Putih adalah kendaraan strategis menuju ke sana,” pungkasnya.***
